Banda Aceh – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) memperketat sistem pengamanan arsip dengan menyosialisasikan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Selasa–Kamis, 25–27 November 2025, di Aula Gedung Perpustakaan Aceh. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala DPKA, Dr. Syaridin, S.Pd., M.Pd.
Dalam sambutannya, Syaridin menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan tuntutan transparansi publik menuntut pengelolaan arsip tidak lagi dilakukan secara konvensional.
“Arsip bukan sekadar kumpulan dokumen, tetapi bukti akuntabilitas dan memori organisasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, SKKAAD menjadi pedoman penting dalam pengelolaan arsip dinamis, khususnya terkait pengamanan dokumen pemerintahan yang semakin kompleks dan banyak beralih ke bentuk digital.
“SKKAAD memberi kita pedoman yang jelas tentang tingkat keamanan arsip, hak akses arsip, serta prosedur pengelolaan arsip dinamis. Dengan sistem ini, setiap SKPA dapat mencegah penyalahgunaan maupun kebocoran informasi,” kata Syaridin.
Ia menambahkan, dokumen digital yang tersebar di berbagai platform meningkatkan risiko akses ilegal dan hilangnya data apabila tidak memiliki standar keamanan yang kuat. Karena itu, penerapan SKKAAD dianggap sebagai langkah strategis dalam memastikan keteraturan administrasi serta kepatuhan terhadap regulasi kearsipan dan perlindungan data pemerintah.
“Setiap SKPA harus mampu mengelola informasi secara profesional, menentukan siapa yang boleh mengakses dokumen tertentu, dan memastikan bahwa setiap arsip memiliki tingkat perlindungan sesuai nilai dan sensitivitasnya,” ucapnya.
Melalui sosialisasi ini, DPKA berharap seluruh peserta dapat memahami secara komprehensif mekanisme SKKAAD dan menerapkannya secara konsisten demi mewujudkan birokrasi Aceh yang profesional, responsif, dan akuntabel.
Syaridin juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi. Ia berharap setiap materi yang diterima dapat segera diimplementasikan dalam tata kelola arsip di lingkungan pemerintahan Aceh.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
