Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, menegaskan bahwa pembangunan Kota Banda Aceh membutuhkan kolaborasi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Daniel saat menjadi narasumber dalam Retret Kepemimpinan Pemerintah Kota Banda Aceh yang berlangsung di Mata Ie Resort, Sabang, Senin (18/5/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal itu diikuti para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai bagian dari upaya memperkuat arah pembangunan daerah ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Daniel mewakili unsur pimpinan DPRK Banda Aceh memaparkan dukungan legislatif terhadap pelaksanaan program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah kota.
Ia menjelaskan, Banda Aceh saat ini menghadapi sejumlah tantangan strategis, mulai dari penguatan syariat Islam, penataan kota yang inklusif, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penanganan banjir, hingga persoalan sampah yang membutuhkan solusi berkelanjutan.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor pendidikan dan sumber daya manusia, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif juga menjadi fokus penting dalam pembangunan daerah.
Menurut Daniel, pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada ekspektasi masyarakat yang terus meningkat, sementara kapasitas anggaran daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, setiap program harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat.
“Pembangunan Banda Aceh tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi yang solid antara Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Daniel.
Politisi Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang erat antarsemua pemangku kepentingan.
“Pembangunan yang berhasil lahir dari kolaborasi, bukan kompetisi,” tegasnya.
Ia juga menilai kemajuan daerah tidak ditentukan oleh banyaknya gagasan yang disampaikan, melainkan oleh keberanian mengambil keputusan dan konsistensi dalam menjalankan program yang telah direncanakan.
Menurutnya, ketika legislatif dan eksekutif berjalan dalam satu visi yang sama, pembangunan akan berlangsung lebih cepat, kuat, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Daniel turut menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRK bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Perbedaan tidak boleh menghambat kepentingan warga,” katanya.
Melalui forum retret kepemimpinan tersebut, diharapkan terbangun kesamaan visi dan penguatan sinergi antara legislatif, eksekutif, serta seluruh elemen daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan Kota Banda Aceh ke depan.
Menutup pemaparannya, Daniel mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga kebersamaan demi mewujudkan Banda Aceh yang lebih maju, tertata, dan sejahtera dalam bingkai syariat Islam.
Editor: Dahlan
