Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, memberikan perhatian pada pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Polri. Ia menilai, hingga kini tidak ada laporan kasus terkait dapur bergizi ini, sehingga bisa dijadikan contoh bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
“Menurut saya, tidak penting siapa penyelenggaranya, apakah politisi, Polri, TNI, atau pihak lain. Yang lebih utama adalah sejauh mana pengelolanya mampu bertanggung jawab,” ujar Irma dalam rapat kerja bersama BGN dan Kementerian Kesehatan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Polri saat ini membawahi sekitar 600 SPPG. Dari jumlah tersebut, tidak ditemukan kasus keracunan atau masalah serupa.
“Saya dengar Polri memiliki sekitar 600 SPPG. Informasi yang saya terima, seluruh dapur yang dikelola Polri berjalan sesuai standar, sehingga tidak pernah ada yang berkasus,” jelas politisi Partai NasDem ini.
Irma menekankan bahwa polemik kepemilikan dapur MBG seharusnya tidak menjadi persoalan. Yang lebih penting adalah komitmen pengelola untuk menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten.
“Jangan lagi dipolitisasi. Isunya bukan siapa yang punya, melainkan apakah orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Kami di DPR sudah cukup banyak mendapat kritik, jadi jangan ditambah dengan isu-isu yang justru memperburuk citra,” tegasnya.
Dengan catatan ini, Irma berharap pengelolaan MBG oleh Polri bisa menjadi contoh bagi pihak lain dalam memastikan gizi masyarakat terpenuhi tanpa menimbulkan masalah.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
