Abdya – Hampir satu bulan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah Sumatera, ribuan warga terdampak masih bertahan dalam kondisi darurat.
Bantuan belum merata, infrastruktur rusak parah, dan akses kebutuhan dasar masih terbatas.
Ironisnya, di tengah krisis kemanusiaan yang belum tertangani secara tuntas, perhatian publik justru dialihkan pada polemik pengibaran bendera bulan bintang, alih-alih pada lemahnya respons negara terhadap penderitaan korban bencana.
Aktivis muda Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Angga Putra Aryanto, SH, menilai polemik tersebut sebagai bentuk pengalihan isu yang menutupi kegagalan negara dalam menetapkan prioritas penanganan bencana.
“Sudah hampir satu bulan rakyat hidup di pengungsian. Bantuan lambat, fasilitas minim, trauma di mana-mana. Tapi yang dipersoalkan justru bendera. Ini bukan sekadar kelalaian, ini kegagalan melihat penderitaan rakyat sebagai prioritas,” tegas Angga, Minggu (28/12/2025).
Bencana banjir dan longsor di Aceh dan beberapa wilayah Sumatera terjadi sejak 27–28 November 2025. Hingga 28 Desember 2025, penanganan telah memasuki hari ke-29 hingga ke-31.
Namun, berbagai laporan lapangan menunjukkan bahwa distribusi bantuan masih tersendat dan belum menjangkau seluruh wilayah terdampak secara optimal.
Di sejumlah titik, warga masih bertahan di pengungsian dengan fasilitas seadanya. Akses jalan terputus, ketersediaan air bersih terbatas, layanan kesehatan tidak maksimal, serta ancaman bencana susulan terus membayangi kehidupan masyarakat.
Menurut Angga, mengangkat kembali isu bendera bulan bintang di tengah situasi darurat bukan hanya tidak relevan, tetapi berpotensi menyesatkan opini publik dan mengaburkan akar persoalan utama.
“Pengibaran bendera bulan bintang jangan dipelintir seolah-olah menjadi ancaman. Itu adalah ekspresi kekecewaan, jeritan batin rakyat Aceh yang merasa diabaikan, terutama karena bencana ini tidak kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujarnya.
Angga menilai, keputusan pemerintah pusat yang tidak menetapkan banjir dan longsor di Aceh serta Sumatera sebagai bencana nasional berdampak langsung pada lambannya mobilisasi bantuan, keterbatasan anggaran, serta minimnya dukungan sumber daya.
“Kalau sejak awal status bencana nasional ditetapkan, penanganannya tentu berbeda. Ini soal nyawa manusia, bukan soal prosedur administratif atau pertimbangan politik,” katanya.
Ia menegaskan, selama hampir satu bulan terakhir masyarakat Aceh dipaksa bertahan dalam kondisi darurat yang seolah dianggap sebagai situasi normal oleh pengambil kebijakan di tingkat pusat.
“Anak-anak kehilangan hak pendidikan, petani kehilangan sawah, nelayan kehilangan mata pencaharian. Tapi negara hadir setengah-setengah. Ini fakta yang tidak bisa ditutup dengan isu simbol,” lanjutnya.
Angga juga mengkritik keras pendekatan aparat atau pihak tertentu yang dinilai lebih responsif terhadap isu pengibaran bendera dibandingkan percepatan distribusi bantuan dan pemulihan korban.
“Kalau aparat dikerahkan untuk mengurus bendera, sementara logistik terlambat dan pengungsi kekurangan kebutuhan dasar, itu ironi yang menyakitkan. Pendekatan keamanan tidak akan menyelamatkan satu pun korban banjir,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang luka sosial dan konflik, sehingga pendekatan yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis dan kemanusiaan masyarakat berpotensi memperlebar jarak antara rakyat dan negara.
“Yang dibutuhkan rakyat Aceh hari ini adalah empati, kerja cepat, dan keberanian mengambil keputusan strategis. Bukan pernyataan normatif apalagi pengalihan isu,” katanya.
Selain pemerintah, Angga juga menyoroti peran media agar tidak terjebak dalam framing yang menyudutkan simbol tertentu, sementara krisis kemanusiaan yang nyata justru tenggelam dari perhatian publik.
“Media seharusnya berdiri di sisi korban, mengawal penderitaan rakyat, bukan ikut membesar-besarkan isu yang menjauhkan kita dari substansi persoalan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Angga mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana di Aceh dan Sumatera, serta mempertimbangkan secara serius penetapan status bencana nasional demi percepatan pemulihan.
“Berhentilah mencari kambing hitam. Jangan jadikan simbol sebagai tameng kegagalan. Fokuslah pada penanganan bencana, karena yang dipertaruhkan adalah nyawa, martabat, dan masa depan rakyat Aceh,” pungkasnya.
Editor: RedaksiReporter: Abdul Rani
