Banda Aceh – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Khairil Syahrial, ST, MAP, menyoroti kurangnya peran pemerintah dalam memberdayakan nelayan untuk mengoptimalkan potensi kelautan Aceh. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Percepatan Ekspor Komoditas Hewan, Ikan, dan Tumbuhan 2025 yang digelar di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, pada Kamis (22/5/2025). Acara ini diselenggarakan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Aceh dan dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, serta sejumlah pejabat pemerintah dan instansi vertikal.
Khairil menekankan bahwa Aceh memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan kelautan. Dengan luas lahan pertanian mencapai 7,46 juta hektare, Aceh mampu mendukung produksi tanaman pangan, hortikultura, palawija, hingga perkebunan. Sementara itu, sektor kelautan didukung oleh garis pantai sepanjang 2.666,27 kilometer dan luas perairan 295.370 km⊃3;. “Sayangnya, potensi besar ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa sektor perikanan menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pemerintah perlu berperan aktif dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nelayan serta pelaku usaha perikanan. “Dengan dukungan yang tepat, kita bisa mendorong ekspor komoditas perikanan ke pasar internasional, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Khairil. Dia menyebut bahwa kondisi ekonomi masyarakat Aceh saat ini sangat sulit. Itu sebab peran pemerintah amat penting untuk memberdayakan mereka.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Aceh (Himpala), Syahril Ramadhan, mengungkapkan harapannya agar Pemerintah Aceh, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, memberikan perhatian lebih kepada pelaku budidaya ikan. Menurutnya, Aceh memiliki peluang besar untuk mengembangkan budidaya ikan kerapu, kepiting, dan rumput laut, yang diminati di pasar global. Namun, ia mengakui bahwa pelaku usaha sering menghadapi berbagai kendala, mulai dari minimnya fasilitasi hingga kurangnya dukungan teknis.
“Selama ini, kami berjuang sendiri untuk menembus pasar ekspor. Padahal, dengan dukungan pemerintah, seperti pelatihan atau akses ke teknologi, budidaya perikanan di Aceh bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” ujar Syahril kepada Serambi. Ia menambahkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya akan meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di sektor kelautan.
Editor: Redaksi
