Home / Pemerintah Aceh

Senin, 2 Februari 2026 - 12:15 WIB

Syafrial: Tuduhan Sekda Aceh Kerahkan Buzzer Tidak Berdasar dan Cenderung Fitnah

mm Tiara Ayu Juneva

Pemerhati sosial alumni UNIDA Aceh, Syafrial, S.Sos. Foto: Dok. Istimewa

Pemerhati sosial alumni UNIDA Aceh, Syafrial, S.Sos. Foto: Dok. Istimewa

Banda Aceh – Pemerhati sosial alumni Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Aceh, Syafrial, S.Sos, menegaskan bahwa kritik dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara etis, objektif, dan bersifat membangun, bukan dilatarbelakangi kepentingan pribadi maupun sentimen emosional.

Menurut Syafrial, kritik seharusnya mengandung solusi dan edukasi bagi masyarakat, bukan justru menyerang karakter individu atau membentuk opini yang menyesatkan.

“Kritik itu harus memberikan solusi, bukan membunuh karakter seseorang,” ujar Syafrial di Banda Aceh, Minggu (1/2/2026).

Baca Juga :  Menteri Abdul Mu’ti: Pendidikan Aceh Harus Berbasis Karakter dan Keadilan Akses

Ia menilai, sejumlah kritik yang berkembang belakangan cenderung bersifat personal dan tidak berfokus pada kinerja lembaga. Syafrial juga menanggapi isu yang menuding Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh mengerahkan buzzer untuk membangun narasi tertentu, yang menurutnya tidak benar dan mengarah pada fitnah.

Syafrial mengajak semua pihak agar tidak mempolitisasi kinerja Pemerintah Aceh, terlebih di tengah upaya pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah mengembalikan kondisi masyarakat agar kembali normal dan mampu menata kehidupan ke depan.

Baca Juga :  Mualem Dorong Kejelasan Skema Rehabilitasi Pascabencana dalam Rakor Nasional di Kemendagri

“Apalagi kita akan segera memasuki bulan suci Ramadhan. Masyarakat membutuhkan suasana yang tenang agar dapat beribadah dengan nyaman,” katanya.

Ia menegaskan, tuduhan mengenai pengerahan buzzer oleh Sekda Aceh tidak memiliki dasar fakta dan lebih bersifat opini sepihak. Syafrial juga mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh dalam melakukan pemulihan pascabencana dan mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan agar proses tersebut berjalan optimal.

Baca Juga :  Pemerintah Aceh dan Kementerian HAM Teken Nota Kesepakatan Penguatan Reintegrasi dan HAM

Selain itu, ia berharap lembaga mitra pemerintah tidak membangun opini yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Stabilitas dan kondusivitas daerah, menurutnya, sangat penting agar roda pemerintahan dapat tetap fokus bekerja untuk kepentingan rakyat.

Di akhir pernyataannya, Syafrial mengingatkan agar pimpinan daerah tidak perlu menanggapi setiap kritik yang tidak konstruktif. Ia mengutip peribahasa, “Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu,” sebagai pesan untuk terus fokus pada kerja nyata demi kesejahteraan masyarakat Aceh.

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Mualem

Pemerintah Aceh

Mualem Gandeng Investor Malaysia Bangun Bunkering Sabang

Pemerintah Aceh

Wagub Aceh Minta Dukungan Komisi IX untuk Layanan Kesehatan

Nasional

Wagub Aceh Minta Bantuan Jaminan Hidup Rp 450 Ribu per Jiwa Segera Disalurkan

Daerah

Gubernur Aceh Terima Bantuan Kemanusiaan dari Warga Malaysia untuk Korban Banjir dan Longsor

Daerah

PMI Nasional Salurkan Alat Berat dan Bantuan Pangan untuk Korban Bencana di Aceh

Pemerintah Aceh

Pangdam IM: Generasi Muda Harus Rawat Perdamaian di Aceh Saat Peringatan 20 Tahun Damai

Pemerintah Aceh

Bangladesh Tertarik Kerja Sama Industri dan Agrikultur dengan Aceh

Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh dan Kementerian HAM Teken Nota Kesepakatan Penguatan Reintegrasi dan HAM