Banda Aceh — Pemerintah Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, hingga dunia usaha untuk berperan aktif dalam proses pemulihan ekonomi pascabencana. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan roda perekonomian rakyat kembali bergerak melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana serta berkelanjutan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan pentingnya percepatan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan menyesuaikan kewenangan dan kapasitas masing-masing sektor. Ia meminta setiap perangkat daerah mengambil peran sesuai fungsi agar proses pemulihan berjalan efektif.
“Pemulihan ekonomi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan usaha, penciptaan lapangan kerja, serta pemulihan kepercayaan dan kemandirian masyarakat,” ujar M. Nasir dalam rapat pertumbuhan ekonomi pascabencana hidrometeorologi di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Minggu (11/1/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), unsur LSM, NGO, serta berbagai yayasan dan lembaga yang bergerak di bidang penanganan pascabencana.
Dalam kesempatan itu, Sekda Aceh menyoroti pentingnya peran Civil Society Organization (CSO), yayasan, dan lembaga filantropi dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Dukungan tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui pendampingan, penguatan kapasitas masyarakat, hingga penyediaan sumber daya.
M. Nasir menegaskan bahwa beban pemulihan ekonomi tidak semestinya sepenuhnya ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Oleh karena itu, Pemerintah Aceh mendorong pembagian peran, terutama untuk membantu unit-unit kecil dan kelompok usaha mikro melalui skema hibah, bantuan berskala kecil, serta program kemitraan dengan berbagai mitra pembangunan.
Terkait permodalan, Pemerintah Aceh mempercayakan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak utama dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang terdampak bencana.
“Melalui bantuan permodalan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, serta penguatan jejaring pemasaran, kami berharap pelaku UMKM dan koperasi dapat kembali bangkit dan berkembang,” tambahnya.
Untuk memastikan intervensi yang cepat dan tepat sasaran, Pemerintah Aceh saat ini tengah melakukan inventarisasi serta kompilasi berbagai usulan kegiatan yang akan diakomodasi dalam Anggaran Tahun 2026, sehingga program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Pemerintah optimistis, dengan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama, momentum rehabilitasi ini akan melahirkan struktur ekonomi Aceh yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing ke depan,” pungkas M. Nasir.
Editor: Dahlan
