Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menerima kunjungan audiensi Aliansi Mahasiswa se-Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Selasa (13/1/2026). Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyinkronkan data lapangan sekaligus menjelaskan langkah-langkah strategis Pemerintah Aceh dalam menangani dampak banjir besar yang melanda sejumlah wilayah.
Dalam audiensi itu, M. Nasir menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa terkait peningkatan status bencana menjadi bencana skala nasional harus melalui prosedur dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Aceh terus bekerja maksimal. Saat ini fokus kita adalah memastikan seluruh masyarakat terdampak tertangani dengan baik melalui koordinasi lintas sektor,” ujar M. Nasir.
Ia memaparkan, kondisi pengungsian saat ini berangsur membaik. Dari jumlah awal yang sempat mencapai sekitar satu juta jiwa, kini tersisa 155.000 pengungsi, meskipun secara keseluruhan dampak banjir menyentuh sekitar 2,5 juta jiwa.
Terkait 31 korban yang masih dinyatakan hilang, M. Nasir menegaskan bahwa proses pencarian telah dihentikan setelah seluruh tahapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencarian dan pertolongan dijalankan secara maksimal.
Untuk mengoptimalkan penanganan bencana, Pemerintah Aceh telah membentuk sembilan klaster penanganan bencana yang melibatkan sekitar 150 Civil Society Organization (CSO). Ia memastikan ketersediaan logistik, khususnya beras, tetap menjangkau seluruh wilayah terdampak meskipun terdapat kendala akses dan cuaca.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga memprioritaskan pemulihan konektivitas, mengingat terputusnya sejumlah jembatan berdampak pada distribusi barang dan memicu kenaikan inflasi. Sebanyak 456 pos kesehatan juga akan dievaluasi efektivitasnya guna memastikan layanan medis tetap optimal.
“Koordinasi terus kita perkuat dengan NGO, TNI AU, Polri, hingga DLHK, termasuk dalam penanganan lumpur di permukiman dan penyediaan lokasi penumpukan material sisa banjir,” tambah M. Nasir.
Sementara itu, perwakilan Aliansi Mahasiswa se-Aceh, Habibi, menyampaikan bahwa mahasiswa telah turun langsung ke lapangan selama 22 hari di tiga wilayah terdampak dan berhasil menggalang donasi lebih dari Rp200 juta.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini terdapat hambatan komunikasi antara kalangan akademisi dan pihak eksekutif dalam penanganan pascabencana, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun instansi terkait.
“Selama ini tidak ada komunikasi yang berjalan baik antara mahasiswa dengan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan instansi terkait,” kata Habibi.
Menurutnya, kurangnya koordinasi tersebut dapat menghambat efektivitas penyaluran bantuan dan program rehabilitasi, padahal mahasiswa memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.
Meski demikian, Habibi mengapresiasi terbukanya ruang dialog antara mahasiswa dan Pemerintah Aceh. Ia berharap audiensi ini menjadi momentum awal penguatan kolaborasi demi mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.
“Terima kasih atas ruang diskusi ini. Harapannya ke depan terbangun kolaborasi nyata antara mahasiswa dan Pemerintah Aceh untuk saling membantu dalam proses pemulihan pascabencana,” tutupnya.
Editor: Dahlan
