Banda Aceh – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyalurkan bantuan bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Total bantuan yang disalurkan mencapai lebih dari Rp2,8 miliar dan diharapkan dapat mendukung pemulihan korban bencana hidrometeorologi di Aceh.
Donasi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Ir. H. Darliansjah, M.Si, dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di Posko Penanganan Bencana Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12/2025).
Turut hadir dalam rombongan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalteng Said Salim, S.Kom, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD-PK Provinsi Kalteng Alpius Patanan, S.Hut, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng Sri Mulya, SE, serta Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng Patitis A. Dewi, SE.
Adapun rincian bantuan yang disalurkan dengan total nilai Rp2.816.540.000 tersebut meliputi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp1 miliar, bantuan keuangan dari 13 kabupaten dan 1 kota se-Kalimantan Tengah sebesar Rp1,3 miliar, serta bantuan berupa barang senilai Rp215 juta. Dari bantuan barang tersebut, senilai Rp200 juta disalurkan melalui Polda Aceh dan Rp15 juta (sebanyak delapan koli) melalui Baitulmal.
Selain itu, turut disalurkan bantuan uang tunai sebesar Rp51.540.000 melalui Baitulmal serta bantuan dari Bank Kalteng sebesar Rp250 juta yang akan ditransfer ke rekening Baitulmal Aceh.
Dalam sambutannya, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap masyarakat Aceh yang terdampak bencana.
“Saat ini Pemerintah Aceh terus melakukan penanganan banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh selama 16 hari terakhir,” ujar M. Nasir.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan dampak terparah. Selain itu, di Kabupaten Bireuen dilaporkan terdapat beberapa desa atau dusun yang hilang akibat bencana. Sementara Kabupaten Pidie masih berada dalam status siaga darurat.
Penanganan infrastruktur juga menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh, khususnya di wilayah tengah. M. Nasir menyebutkan bahwa konektivitas menuju Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah baru kembali terhubung pada Minggu (14/12/2025) setelah rampungnya pembangunan jembatan bailey.
“Konektivitas ini sangat krusial untuk memastikan pasokan logistik dapat masuk ke wilayah terdampak. Jika jembatan bailey tidak selesai hari itu, stok pangan di Bulog dipastikan habis dan masyarakat Aceh Tengah, Bener Meriah, serta Gayo Lues terancam kelaparan,” pungkasnya.
Editor: Dahlan
