Banda Aceh — Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan metode e-purchasing. Langkah ini ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 003.1/8390 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Melalui e-Purchasing di Lingkungan Pemerintah Aceh, Kamis (17/7/2025).
Plt. Sekretaris Daerah Aceh yang diwakili Asisten II Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Robby Irza, S.SiT, MT, menyampaikan bahwa sosialisasi ini penting sebagai bagian dari pemenuhan indikator area intervensi pengadaan barang/jasa dalam skema Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tahun 2025.
“Penggunaan metode e-purchasing harus dipahami secara menyeluruh agar prosesnya dapat diminimalisir dari potensi penyimpangan serta diproteksi sejak dini,” ujar Robby.
Sosialisasi ini juga menyesuaikan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam aturan baru tersebut, Pasal 11 ayat (1) huruf h mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan e-purchasing untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas Rp200 juta. Sementara itu, Pasal 12 huruf d mengatur bahwa untuk pengadaan dengan nilai paling banyak Rp200 juta, e-purchasing dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
Robby menjelaskan, dalam konteks Pemerintah Aceh, posisi PPK dirangkap oleh KPA. Jika tidak ada PPK, maka PA/KPA dapat menugaskan PPTK untuk menjalankan fungsi tersebut.
Namun, capaian realisasi pengadaan melalui e-purchasing di Pemerintah Aceh saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data aplikasi AMEL milik LKPP RI per 15 Juli 2025, dari rencana belanja sebesar Rp1,5 triliun, realisasi baru mencapai sekitar 21,06 persen.
“Ini menjadi warning bagi kita semua, mengingat waktu pelaksanaan pengadaan di tahun anggaran ini semakin sempit,” tegas Robby.
Ia pun meminta seluruh peserta sosialisasi segera mengambil langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan melalui e-purchasing hingga ke tahap penilaian kinerja penyedia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jangan menunggu waktu habis. Lakukan akselerasi agar capaian pengadaan sesuai target dan mendukung tata kelola yang akuntabel serta efisien,” pungkasnya. (rri/red)
Editor: RedaksiReporter: RedaksiSumber: https://rri.co.id/meulaboh/daerah/1654978/pemerintah-aceh-harapkan-percepatan-pengadaan-barang-jasa-melalui-e-purchasing
