Meulaboh – Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Barat, Erdian Mourny, membuka kegiatan Sosialisasi Jasa Konstruksi Profesional dalam Lingkup Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Aceh Barat, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat. Salah satu narasumber pada kegiatan ini berasal dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh.
Dalam sambutannya, Erdian Mourny menyampaikan bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang baru-baru ini melanda Aceh Barat menjadi pengingat pentingnya peran strategis pembangunan infrastruktur dan sektor jasa konstruksi dalam menjaga keselamatan, kualitas hidup, serta layanan publik masyarakat.
“Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur dan pelaku jasa konstruksi terhadap regulasi, standar mutu, keselamatan, dan profesionalisme menjadi hal yang sangat mendesak. Kita ingin memastikan setiap pembangunan dilaksanakan secara tertib, akuntabel, aman, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Erdian.
Ia menjelaskan bahwa sektor jasa konstruksi merupakan salah satu pilar utama pembangunan daerah. Melalui konstruksi yang berkualitas, pemerintah dapat membangun jalan, jembatan, irigasi, gedung pelayanan publik, sekolah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur lainnya yang menjadi tulang punggung pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Erdian, dalam beberapa tahun terakhir terjadi banyak perubahan kebijakan nasional di sektor jasa konstruksi, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, peraturan pemerintah, hingga regulasi turunan seperti Peraturan Menteri PUPR terkait sertifikasi badan usaha, sertifikasi tenaga terampil dan tenaga ahli, sistem OSS-RBA, serta penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
“Oleh karena itu, kegiatan ini bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi untuk memastikan seluruh aparatur, penyedia jasa, dan tenaga kerja konstruksi mampu bekerja secara profesional, akuntabel, responsif terhadap peraturan, serta mengutamakan keselamatan dan mutu pekerjaan,” katanya.
Erdian menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kapasitas penyelenggaraan konstruksi di daerah. Ia menekankan pentingnya penggunaan tenaga kerja bersertifikasi dan penerapan standar mutu dalam setiap proyek pemerintah, baik skala besar maupun kecil.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha konstruksi, asosiasi profesi, tenaga kerja, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pembangunan yang berhasil hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki standar dan komitmen yang sama dalam menghadirkan infrastruktur yang aman, bermutu, dan berkelanjutan.
“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pemahaman semata, tetapi dilanjutkan dengan tindakan nyata berupa peningkatan kompetensi, pemenuhan sertifikasi, penerapan SMKK, serta peningkatan kualitas pekerja di lapangan,” pungkasnya.
Editor: Dahlan
