JAKARTA – Komisi I DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rencana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang akan merekrut 24 ribu prajurit tamtama untuk memperkuat struktur organisasi melalui pembentukan lima Komando Daerah Militer (Kodam) baru.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi dari TNI AD terkait perekrutan puluhan ribu tamtama tersebut. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menjawab kebutuhan organisasi sekaligus menghadapi tantangan masa depan bangsa.
“Tentu sesuai kebutuhan dan juga untuk menjawab tantangan masa depan,” kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 16 Juni 2025.
Lebih lanjut, Utut menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu informasi lebih rinci dari TNI AD terkait jumlah pasti prajurit yang akan direkrut serta mekanisme penempatan personel di lapangan. Ia menegaskan bahwa Komisi I tidak ingin memberikan penilaian yang terburu-buru sebelum data lengkap tersedia.
“Kira nggak bisa bilang ini nggak cocok, ini nggak pas. Jadi sekali lagi, ke depannya di Republik ini idealnya kita bicara yang baik,” ujar dia.
Dalam pandangannya, setiap perbedaan pandangan dan potensi pertentangan terkait perekrutan besar-besaran ini harus diselesaikan secara konstruktif demi menciptakan stabilitas nasional.
“Pertentangan-pertentangan terkait perekrutan puluhan ribu prajurit tersebut perlu diselesaikan dengan baik untuk menciptakan kondisi bangsa yang baik,” tambahnya.
Di sisi lain, Utut menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai pimpinan tertinggi negara memiliki niat tulus dalam membangun negeri. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ketulusan saja tidak cukup dalam memimpin pemerintahan. Presiden tetap membutuhkan struktur dan unit kerja yang solid.
“Presiden juga perlu memiliki unit-unit yang andal,” tegasnya.
Rencana perekrutan 24 ribu tamtama ini berkaitan erat dengan pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) oleh TNI AD. Nantinya, para prajurit tamtama yang direkrut akan disebar ke 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Mereka akan mengemban tugas non-tempur seperti pengelolaan pertanian, perkebunan, peternakan, dan pelayanan kesehatan.
Setiap batalyon BTP dijadwalkan mengelola lahan seluas 20 hektare yang difungsikan untuk mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Langkah ini dinilai sebagai bentuk transformasi peran militer yang tidak hanya mengedepankan kekuatan senjata, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan nasional.
Meski belum dirinci secara detail, rencana ini menimbulkan beragam reaksi di tengah masyarakat. Sebagian kalangan mendukung upaya tersebut sebagai bentuk penguatan teritorial dan kesejahteraan, namun tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan potensi tumpang tindih fungsi antara TNI dan instansi sipil.
Komisi I DPR RI pun menegaskan akan terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Mereka juga menunggu pemaparan lengkap dari TNI AD dalam rapat kerja lanjutan untuk memastikan kesiapan dan efektivitas program ini. [ANTARA]
Editor: RedaksiReporter: RedaksiSumber: https://www.antaranews.com/berita/4903969/dpr-ri-terima-laporan-perekrutan-prajurit-untuk-penambahan-lima-kodam
