Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menggelar Asesmen Nasional Literasi Dasar Beragama (ANLDB) bagi siswa sekolah dasar. Agenda ini dijadwalkan berlangsung serentak selama empat hari, pada 18–21 November 2025.
Secara teknis, persiapan pelaksanaan ANLDB dibahas bersama Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Pustrajak Penda BMBPSDM, dan BRIN.
Direktur PAI, M. Munir, menjelaskan bahwa asesmen ini merupakan kelanjutan dari program pengukuran literasi beragama yang sebelumnya dilakukan secara sampling terhadap para guru.
“Program ini bertujuan untuk memetakan kemampuan literasi dasar beragama di kalangan siswa, sekaligus memperkuat kebijakan pendidikan agama berbasis data. Tahun ini, asesmen dikembangkan dengan melibatkan tidak kurang dari 13.600 siswa kelas 5 SD dari populasi 25.347,” ujar Munir dalam rapat koordinasi persiapan ANLDB bagi siswa di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Munir juga mengungkapkan bahwa partisipasi guru dalam asesmen sebelumnya telah mencapai 97,14 persen dari target populasi.
“Ini capaian luar biasa. Guru-guru kita sangat antusias, semangat, dan punya komitmen kuat mendukung asesmen ini. Saya berharap, untuk target sampling siswa juga dapat tercapai,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya menjadikan ANLDB sebagai kegiatan berbasis kajian ilmiah yang diakui secara nasional.
“Saya ingin apa yang kita lakukan ini pertama, memiliki basis ilmiah yang mumpuni. Itu wajib hukumnya. Kedua, hasilnya diketahui bukan hanya oleh internal Kemenag, tetapi juga pihak-pihak yang berkepentingan seperti Bappenas, KemenPAN-RB, dan DPR,” tegasnya.
Pria asal Tuban, Jawa Timur, itu juga menekankan pentingnya sinergi antara Kemenag dan lembaga riset nasional dalam memastikan ANLDB berjalan kredibel dan tepat waktu.
“Kolaborasi dengan BRIN dan Pustrajak Penda BMBPSDM ini penting agar asesmen kita tidak hanya kuat secara administratif, tapi juga sahih secara akademik,” tandas Munir.
Sementara itu, peneliti utama BRIN, Prof. Murtadlo, menyoroti pentingnya penetapan batas waktu pelaksanaan asesmen secara serentak.
“Batas akhir pengisian perlu diputuskan dengan jelas supaya seluruh pihak bisa menyiapkan langkah mitigasinya,” kata Murtadlo.
Ia juga menekankan bahwa komponen penilaian kemampuan membaca Al-Qur’an dalam ANLDB perlu diperkuat.
“Saya kira porsi penilaian baca Qur’an bisa dinaikkan menjadi 20 persen, bukan 10 persen, agar capaian literasi keagamaan dasar lebih terasa dampaknya,” jelasnya.
Dari sisi metodologi, Murtadlo menilai ANLDB memerlukan sistem pengawasan dan pendampingan yang kuat di tingkat daerah.
“Kalau hanya mengandalkan komunikasi jarak jauh, pengumpulan data bisa terlambat. Idealnya, ada petugas khusus di setiap provinsi yang turun langsung memastikan semua berjalan sesuai standar,” terangnya.
Pendekatan tersebut, lanjutnya, akan memperkecil rentang kendali dan memastikan mutu pelaksanaan di lapangan.
“Satu orang peneliti bisa mengawal sekitar 20 sekolah, agar pengawasan tetap efektif. Kehadiran langsung di lapangan akan menunjukkan keseriusan program ini dan mempercepat penyelesaian,” tambahnya.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
