Surabaya — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) mengimbau para saksi dalam kasus dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 untuk bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang jujur.
“Kami mengimbau para saksi memberikan keterangan secara jujur dan apa adanya. Jangan terpengaruh bujukan atau permintaan dari pihak-pihak yang ingin menghalangi penegakan hukum,” ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar, di Surabaya, Rabu (9/7/2025).
Kejaksaan sudah melayangkan panggilan kepada sejumlah saksi untuk diperiksa dalam tahap penyidikan. Saiful menegaskan, saksi yang memberikan keterangan tidak benar bisa dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 22 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, pihak yang menghalangi penyidikan bisa dijerat Pasal 21 UU yang sama.
Program BSPS merupakan bantuan pemerintah pusat senilai Rp109,8 miliar untuk 5.490 penerima di Sumenep. Setiap penerima seharusnya mendapat Rp20 juta, terdiri atas Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
Namun, hasil penyidikan sementara menemukan dugaan pemotongan dana hingga sekitar Rp5 juta dari jatah material bangunan. Rinciannya, Rp4 juta dialihkan untuk keperluan tertentu dan Rp1 juta untuk biaya administrasi.
“Hampir seluruh penerima bantuan mengaku mengalami pemotongan,” ungkap Saiful.
Hingga saat ini, sekitar 250 saksi telah diperiksa, termasuk penerima bantuan, pejabat pembuat komitmen (PPK), kepala desa, pemilik toko bangunan, dan tenaga fasilitator lapangan.
Kejati Jatim menegaskan akan menyelesaikan kasus ini secara transparan dan profesional. “Kami berkomitmen menuntaskan perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Saiful. [antara]
Editor: RedaksiReporter: RedaksiSumber: https://www.antaranews.com/berita/4953793/kasus-dugaan-korupsi-bsps-sumenep-kejati-jatim-minta-saksi-kooperatif
