Aceh Besar – Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah melakukan pengecekan langsung ke CV Kilang Padi Meutuah Baro di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (7/10/2025). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan keaslian beras yang diproduksi maupun disalurkan kepada masyarakat tetap terjaga dan terbebas dari praktik oplosan.
Dalam kunjungan itu, Kapolda Aceh didampingi pengelola kilang padi. Ia menegaskan pentingnya pengawasan bersama terhadap rantai distribusi beras agar masyarakat mendapatkan bahan pangan yang sehat, layak konsumsi, dan sesuai standar mutu nasional.
“Pangan adalah kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, Polri memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan tidak ada oknum yang bermain curang dalam proses produksi dan distribusi beras,” ujar Irjen Marzuki usai pengecekan.
Selain memeriksa kualitas beras, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Polri mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi berbasis produksi dalam negeri serta penguatan ketahanan pangan di daerah.
Kapolda menambahkan, penguatan sektor pertanian dan pangan lokal merupakan strategi penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat. “Kalau kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, maka stabilitas keamanan pun akan lebih mudah dijaga,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Irjen Marzuki juga mengapresiasi pengelola CV Kilang Padi Meutuah Baro yang dinilai konsisten menjaga mutu beras serta melibatkan petani lokal dalam rantai pasoknya. Ia berharap praktik tersebut bisa menjadi teladan bagi pelaku usaha pangan lainnya di Aceh.
Kapolda Aceh turut mengingatkan masyarakat agar membeli beras dari sumber terpercaya dan tidak tergiur harga murah yang tidak wajar. Ia menegaskan, Polri akan terus melakukan pengawasan terhadap peredaran bahan pangan, terutama menjelang masa panen dan pergantian musim.
“Sinergi semua pihak, mulai dari petani, pengusaha, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum sangat penting agar ketahanan pangan Aceh tetap kuat dan berkelanjutan,” tutupnya.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
