Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) guna membahas percepatan realisasi kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Kabupaten/Kota dan Desa (TKD), sekaligus mengevaluasi perkembangan administrasi pelaksanaan program pemerintah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Sekretariat DPRA, Selasa (30/6/2026), dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh DPRA, H. Abdurrahman Ahmad.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Satgas Pengawasan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh DPRA Nomor 16/Satgas PPBH-PA/VI/2026. Delapan SKPA hadir secara langsung, yakni Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pengairan Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
Dalam rapat tersebut, para peserta menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.
Anggota Satgas DPRA, Irfansyah, meminta Pemerintah Aceh, khususnya SKPA yang menangani penanggulangan bencana hidrometeorologi, agar segera merealisasikan anggaran Dana Transfer ke Kabupaten/Kota dan Desa yang telah dialokasikan.
Menurutnya, percepatan realisasi anggaran menjadi sangat penting mengingat DPRA sedang memperjuangkan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh sebesar 2,5 persen di tingkat nasional.
Ia mengungkapkan, saat melakukan pembahasan bersama DPR RI, delegasi DPRA kembali mendapat sorotan terkait tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Aceh.
“Kami kembali dipertanyakan mengenai tingginya SILPA. Pemerintah pusat mempertanyakan urgensi penambahan dana Otsus apabila realisasi anggaran yang telah tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Satgas DPRA lainnya, Yahdi Hasan, menegaskan pentingnya membangun kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mempercepat pembangunan Aceh.
Ia meminta seluruh SKPA segera mempercepat pelaksanaan program yang dibiayai melalui dana TKD agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Selain itu, Yahdi juga mendorong Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah untuk meminimalkan berbagai kendala administratif, termasuk persoalan kualifikasi pelaku usaha yang kerap memengaruhi proses pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, penyederhanaan berbagai hambatan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
DPRA berharap percepatan realisasi anggaran mampu meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi bukti optimalnya pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan dana transfer dari pemerintah pusat bagi kemajuan Aceh.
Editor: Dahlan
