Banda Aceh – Pemerintah Aceh kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, penghargaan diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atas capaian kinerja kearsipan, khususnya dalam pelaksanaan digitalisasi arsip.
Penghargaan tersebut diterima Pemerintah Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) dengan nilai digitalisasi arsip mencapai 91,51 dan predikat “AA” atau sangat memuaskan.
Selain itu, ANRI juga menetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 kepada Pemerintah Aceh dengan skor 73,03 dan kategori “BB” (sangat baik).
Kedua capaian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala ANRI Nomor T/AK.01.00/92/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 5 Januari 2026. Salinan surat keputusan itu diterima Kepala DPKA di Banda Aceh pada 3 Februari 2026.
Surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tersebut juga ditembuskan kepada Kepala DPKA, dan memuat hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 sebagaimana diputuskan oleh ANRI.
Dalam surat tersebut dijelaskan, pengawasan kearsipan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Pengawasan tersebut juga mencakup pengelolaan arsip elektronik melalui tingkat digitalisasi arsip. Aspek ini menjadi salah satu indikator dalam evaluasi reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023.
Adapun nilai hasil pengawasan dan tingkat digitalisasi arsip tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 342 Tahun 2025 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Tingkat Digitalisasi Arsip Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Capaian ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemerintah Aceh dalam meningkatkan tata kelola arsip berbasis digital, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Editor: Dahlan
