Home / Pemerintah Aceh

Rabu, 16 September 2026 - 22:09 WIB

BKKBN Aceh Sampaikan Perkembangan Program, Plt Sekda Taufik Dorong Penguatan Koordinasi

mm Redaksi

Plt. Sekda Aceh, Taufik, ST, M.Si, didampingi Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Dr. Amrizal J. Prang, SH,LL.M, menerima silaturahmi dan audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, BKKBN Aceh beserta jajaran di Ruang Kerja Sekda Aceh, Banda Aceh, Selasa, (15/9/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Plt. Sekda Aceh, Taufik, ST, M.Si, didampingi Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Dr. Amrizal J. Prang, SH,LL.M, menerima silaturahmi dan audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, BKKBN Aceh beserta jajaran di Ruang Kerja Sekda Aceh, Banda Aceh, Selasa, (15/9/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Banda Aceh – Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si, menerima silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Safrina Salim, SKM, M.Kes., beserta jajaran, di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa (15/9/2026).

Dalam pertemuan itu, Safrina menyampaikan perkembangan sejumlah program BKKBN Perwakilan Aceh, termasuk capaian dalam pendataan yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi tercepat di Indonesia. Ia juga menyampaikan permohonan dukungan Pemerintah Aceh terkait proses perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN yang telah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.

Baca Juga :  Gelar TTG Aceh XXVI Resmi Dibuka, Pemerintah Dorong Inovasi Teknologi Berbasis Lokal

Menanggapi hal tersebut, Taufik menyatakan Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan terhadap proses tersebut. Ia menyampaikan, nomenklatur baru diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Aceh untuk berkontribusi.

Baca Juga :  Kak Na Temui Siswa Sekolah Darurat di Aceh Tengah, Pemerintah Targetkan Sekolah Kembali Normal

Lebih lanjut, Taufik juga menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara BKKBN dengan Pemerintah Aceh. Ia menilai, keterbukaan informasi mengenai program yang dijalankan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui dan mengawal pelaksanaannya, sementara masyarakat juga memperoleh informasi yang memadai.

Selain itu, Taufik turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi data sebagai dasar pelaksanaan berbagai program. Menurutnya, keselarasan informasi dan data antar lembaga diperlukan agar program yang dijalankan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih.

Baca Juga :  Peduli Kemanusiaan, Sekretariat DPRA Bersama PMI Banda Aceh Gelar Donor Darah 2026

“Data harus kita sinkronkan, terutama untuk program-program yang akan dijalankan, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar informasi yang kita miliki juga sama,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hukum, perwakilan Biro Organisasi, serta perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh. []

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

Mualem Pimpin Rapat Forkopimda Aceh Bahas Tambang Ilegal, Pasokan BBM ke Lokasi Tambang Dihentikan

Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh Susun R3P Pascabencana Banjir dan Longsor, Target Rampung Januari 2026

Pemerintah Aceh

Wagub Fadhlullah dan Grup Aceh Bersatu Malaysia Bantu Pemulangan Jenazah Warga Pidie dari Malaysia

Daerah

Kukuhkan Marlina sebagai Bunda PAUD, Bunda Literasi, dan Ketua FORIKAN
Wagub Fadhlullah

Pemerintah Aceh

Wagub Fadhlullah Tegaskan Teladan Pahlawan di Hari Pahlawan

Parlementarial

DPRA Berikan Sejumlah Rekomendasi atas LKPJ Gubernur Aceh 2025

Daerah

Pemerintah Aceh dan Kemenko Kumham Imipas Gelar Pertemuan, Bahas Peresmian Memorial Living Park

Pemerintah Aceh

25 Narapidana di Aceh Langsung Bebas Usai Terima Remisi Kemerdekaan