Jakarta – Aliansi Pemuda Mahasiswa Aceh Leuser Antara (APMAALA) menyampaikan sikap terkait dinamika Aceh yang berkembang menjelang dan setelah momentum 15 Agustus 2026 yang terjadi di pusat Ibukota Provinsi Aceh.
Dalam hal ini APMAALA menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus disalurkan melalui jalur konstitusional, sementara perdamaian dan persatuan Aceh wajib menjadi kepentingan bersama.
Koordinator Pusat APMAALA, Said Ahmad, mengatakan aspirasi pembentukan Aceh Leuser Antara perlu dibahas secara serius oleh pemerintah dengan pendekatan yang objektif, terukur, dan berbasis kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pemekaran tidak semestinya dipandang semata sebagai agenda politik, melainkan sebagai salah satu opsi kebijakan untuk menjawab persoalan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, representasi masyarakat, serta percepatan kesejahteraan di wilayah Aceh Leuser Antara.
“Kami mendorong pemerintah membuka ruang pembahasan yang serius terhadap aspirasi pemekaran Aceh Leuser Antara. Semua harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional, kajian yang komprehensif, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas,” ujar Said.
– Dorong Dialog, Bukan Ketegangan-
APMAALA menilai dinamika politik dan sosial di Aceh harus disikapi dengan kepala dingin. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, DPR, tokoh masyarakat, ulama, akademisi, pemuda, dan mahasiswa dinilai perlu membangun ruang dialog yang sehat untuk mencari titik temu.
APMAALA menolak segala bentuk provokasi, hasutan, intimidasi, maupun penyebaran informasi yang berpotensi memperkeruh suasana dan membuka kembali ruang konflik di Aceh.
“Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi. Yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan tersebut berubah menjadi konflik di tengah masyarakat,” tegasnya.
*Pemekaran Harus Berbasis Kajian*
APMAALA menekankan bahwa pemekaran Aceh Leuser Antara harus dibicarakan secara rasional dan tidak berhenti pada tuntutan politik. Pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap aspek geografis, demografis, ekonomi, sosial, pelayanan publik, kapasitas pemerintahan, hingga kemampuan fiskal.
Dengan demikian, keputusan mengenai pemekaran dapat diambil berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata tekanan kepentingan kelompok.
APMAALA juga mendorong pemerintah tetap mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Aceh Leuser Antara tanpa harus menunggu proses politik pemekaran selesai.
– Simbol Budaya Jangan Dijadikan Pemicu Konflik –
Dalam konteks dinamika simbol budaya Aceh, APMAALA mengajak masyarakat menempatkan Bendera Alam Peudung secara bijaksana sebagai bagian dari identitas dan kebudayaan masyarakat.
Simbol budaya, menurut APMAALA, semestinya menjadi ruang ekspresi dan perekat persaudaraan, bukan alat untuk memprovokasi, mempertajam perbedaan, atau mempertentangkan masyarakat.
-APMAALA Tawarkan Jalan Tengah-
APMAALA menegaskan solusi yang ditawarkan bukanlah konfrontasi, melainkan dialog, kajian, pembangunan, dan konstitusi.
Pemerintah diminta tidak mengabaikan aspirasi masyarakat Aceh Leuser Antara, tetapi pada saat yang sama seluruh elemen masyarakat juga diharapkan menjaga ketertiban dan kedamaian.
“Aspirasi harus didengar, persoalan harus dikaji, pembangunan harus diperkuat, dan setiap keputusan harus ditempuh melalui jalur hukum. Kami ingin Aceh tetap damai sekaligus memperoleh solusi pembangunan yang adil,” kata Said.
APMAALA mengajak seluruh masyarakat Aceh menjaga persaudaraan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah.
Aceh adalah rumah bersama. Pemekaran harus menjadi instrumen untuk menghadirkan pemerataan dan kesejahteraan, bukan alasan untuk membuka kembali konflik. (**)
