Home / Pemerintah Aceh

Rabu, 3 September 2025 - 08:00 WIB

Aceh Siapkan Strategi Khusus Kendalikan Inflasi Jelang Bulan Maulid

mm Syaiful AB

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir S.IP, MPA, memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Aceh  yang diikuti pihak terkait, di Ruang Rapat Pendopo Gubernur, Selasa, 2 September 2025. dok. Ist

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir S.IP, MPA, memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Aceh yang diikuti pihak terkait, di Ruang Rapat Pendopo Gubernur, Selasa, 2 September 2025. dok. Ist

Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera mengambil langkah strategis untuk mengendalikan inflasi menjelang perayaan Bulan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Langkah ini diambil menyusul arahan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, saat memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Aceh di Banda Aceh, Selasa (2/9/2025).

Menurut Gubernur yang akrab disapa Mualem, ketersediaan daging menjadi salah satu perhatian utama. “Pastikan ketersediaan daging untuk menghindari lonjakan harga daging, karena kita ketahui bersama, harga daging di Aceh sangat tinggi,” ujarnya. Ia juga menambahkan, “Dinas terkait harus memastikan ketersediaan daging, baik daging sapi lokal maupun daging beku impor.”

Baca Juga :  Wagub Fadhlullah Tanggapi Aksi Unjuk Rasa Nakes RSUDZA: Semua Tuntutan Akan Diproses Sesuai Regulasi

Selain daging, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk nelayan juga menjadi fokus utama. “Kita akan segera berkoordinasi dengan Pertamina,” kata Mualem tegas. Langkah ini dianggap krusial karena kelancaran pasokan ikan, yang juga penyumbang inflasi, sangat bergantung pada ketersediaan solar bagi nelayan.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, selaku Ketua Harian TPID Aceh, menjelaskan bahwa TPID akan membenahi rantai pasokan yang kerap menjadi penyebab inflasi. “Gubernur juga menginstruksikan TPID dan dinas terkait, untuk fokus menjaga ketersediaan pasokan dalam menghadapi Bulan Maulid,” jelasnya.

Baca Juga :  Wakil Gubernur Aceh Peluncuran Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tenaga Medis

Berbagai intervensi pun disiapkan, termasuk penambahan anggaran untuk Operasi Pasar dan Pasar Murah. Pemerintah Aceh juga akan menggelar Pasar Tani di kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi. Selain itu, M. Nasir menambahkan, “Pemerintah Aceh juga akan menyiapkan subsidi biaya angkut, nanti kita akan dibantu oleh BI dan Bank Aceh melalui dana CSR.”

Ia menegaskan, dinas terkait harus mengupayakan penambahan suplai daging untuk menghadapi Bulan Maulid. “Sesuai instruksi Pak Gubernur pada rapat tadi, maka kita akan segera berkoordinasi dengan Pertamina, khususnya terkait ketersediaan solar subsidi bagi nelayan, karena ikan menjadi salah satu penyumbang inflasi,” pungkasnya.

Baca Juga :  DWP Aceh Serahkan Rumah Sangat Sederhana untuk Warga Miskin Ekstrem di Aceh Jaya

Pada Juli 2025, inflasi year on year Aceh tercatat 3,70 persen, lebih tinggi dari inflasi nasional yang berada di angka 2,31 persen. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menekan laju inflasi dan memastikan masyarakat merayakan Maulid dengan harga kebutuhan pokok yang terjangkau.***

Editor: DahlanReporter: Syaiful AB

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

Sekda Aceh Terima LHP BPK Terkait Belanja Pilkada 2024, Pastikan Seluruh Temuan Ditindaklanjuti
Pangdam IM

Pemerintah Aceh

Pangdam IM Dorong Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Pembangunan Tol Sigli–Banda Aceh

Pemerintah Aceh

Wali Nanggroe Aceh dan Kapolda Bahas Penanganan Bencana dan Stabilitas Kamtibmas

Pemerintah Aceh

Raker KAGAMA Aceh 2026 Resmi Dibuka, M. Nasir Tekankan Peran Strategis Alumni UGM
Wagub Aceh

Pemerintah Aceh

Wagub Aceh Terima Tim BPK, Dorong Akuntabilitas Keuangan

Pemerintah Aceh

Peresmian Pesawat Simulasi SBSN 2025 di Banda Aceh, Wagub Minta Tiket Aceh–Jakarta Lebih Terjangkau

Pemerintah Aceh

Relawan Tiongkok dan Malaysia Salurkan 9.500 Paket Bantuan untuk Korban Bencana Aceh

Pemerintah Aceh

Pemprov Aceh Tata Ulang HGU Bermasalah, Fokus pada Transparansi dan Kepatuhan Hukum