Aceh Timur – Aliansi Masyarakat Menggugat Keadilan (AMMK), yang beranggotakan warga dari enam kecamatan di Aceh Timur, menggelar aksi di Gampong Jambo Rechat, Kecamatan Banda Alam, Selasa (30/9/2025). Aksi ini sebagai bentuk protes atas konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun.
Koordinator AMMK, Tgk. Mudawali, menyatakan ribuan warga menjadi korban praktik perusahaan perkebunan sawit, baik swasta maupun milik negara (PTPN), yang dinilai merampas tanah mereka. Menurutnya, pemerintah daerah hingga provinsi tidak menunjukkan itikad baik menyelesaikan masalah sejak masa Daerah Operasi Militer (DOM).
“Pesan ini kami tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, agar mendengar jeritan rakyat yang ditindas oleh korporasi di Aceh Timur,” ujar Tgk. Mudawali dalam orasinya.
AMMK memaparkan sejumlah fakta di lapangan, di antaranya: petani dipaksa menyerahkan lahan, ganti rugi tidak layak atau tidak diterima, hak masyarakat adat diabaikan, kriminalisasi terhadap petani, hingga penyerobotan tanah wakaf dan kawasan lindung. Mereka juga menuding BPN Aceh Timur terlibat suap dan aparat kepolisian bersekongkol dengan perusahaan.
Dalam petisinya, AMMK menyampaikan 21 tuntutan, antara lain pencabutan izin HGU bermasalah, pengembalian tanah adat, pemulihan hak korban perampasan lahan, penutupan perusahaan bermasalah seperti PT Bumi Flora dan PT DKS, serta pengusutan mafia tanah dan dugaan korupsi BPN Aceh Timur.
Aliansi juga menolak program plasma dan CSR dari perusahaan yang bermasalah dan meminta pemerintah pusat serta KPK turun tangan menyelidiki dugaan permainan data pertanahan di Aceh Timur.
Petisi AMMK ditujukan kepada Muspida Aceh Timur agar masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Mereka memberi waktu 30 hari kepada aparat penegak hukum untuk menonaktifkan seluruh HGU bermasalah secara administratif maupun operasional.
“Kami beri waktu 30 hari kepada aparat penegak hukum untuk menonaktifkan seluruh HGU bermasalah, baik secara administratif maupun operasional. Jika tidak, maka konflik akan terus berlanjut,” tegas Tgk. Mudawali.***
Editor: DahlanReporter: Syaiful AB
