Aceh Besar – Bunda PAUD Aceh Besar Hj. Rita Mayasari didampingi Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris mengikuti penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Layanan Esensial untuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) serta Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun yang digelar Pemerintah Aceh melalui Zoom Meeting, di Gedung Dekranasda Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (26/9/2025).
Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Aceh Besar bersama Bunda PAUD terhadap pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun, termasuk satu tahun prasekolah, demi tercapainya layanan PAUD bermutu untuk semua anak.
Bunda PAUD Aceh Besar Hj. Rita Mayasari menegaskan, kesepakatan ini harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar seremonial. “Jadi, anak-anak kita kedepan, bisa melaksanakan wajib belajar 13 tahun, tentunya menjadi investasi cerdas yang harus kita lakukan untuk masa depan anak,” katanya.
Ia menambahkan, wajib belajar 13 tahun bukanlah target administratif, melainkan komitmen moral dan sosial untuk memastikan setiap anak di Aceh Besar memperoleh pendidikan inklusif dan berkualitas. “Sebagai Bunda PAUD Kabupaten Aceh Besar, kami juga minta kepada bunda PAUD kecamatan dan gampong untuk ikut mendukung sepenuhnya program ini. Karena bunda PAUD harus menjadi penggerak utama kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh melalui Sekda Aceh M. Nasir, S.IP., MPA menyampaikan bahwa wajib belajar 13 tahun merupakan tekad bersama untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. “Kita meyakini bahwa pendidikan adalah investasi yang paling berharga. Melalui pendidikan, generasi Aceh dapat keluar dari lingkaran kemiskinan,” ujarnya.
Nasir menambahkan, program ini menjadi instrumen penting untuk melahirkan Generasi Emas 2045. Ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota memperkuat sinergi lintas sektor dan menjadikan pendidikan anak usia dini hingga menengah sebagai prioritas utama. “Kami mengajak para Bupati dan Wali Kota beserta jajaran, juga seluruh pemangku kepentingan, agar menjadikan pendidikan anak usia dini hingga menengah sebagai prioritas utama. Mari kita pastikan tidak ada satu pun anak Aceh yang tertinggal dari hak pendidikannya,” ujarnya.
Agenda ini turut disaksikan secara virtual oleh Direktur PAUD Kemendikdasmen RI, bupati/wali kota serta Bunda PAUD dari 23 kabupaten/kota se-Aceh, BPMP Aceh, dan BGTK Aceh. Turut hadir pula Kadis DPMG, Disdukcapil, Plt Disdikbud, Kadis BKKBN Aceh Besar, Wakil Ketua TP PKK, Ketua DWP Aceh Besar, serta jajaran Disdikbud Aceh Besar.***
Editor: DahlanReporter: Syaiful AB
