Jakarta – Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi digital nasional dengan mengikuti Deklarasi Pengembangan Inovasi Digital dan Penciptaan Techpreneur yang berlangsung dalam kegiatan Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 di Tribrata Convention Center, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital tersebut, Wali Kota Banda Aceh diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh, Muhammad Zubir.
Deklarasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, industri, akademisi, hingga komunitas digital sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam menciptakan ekosistem startup yang inovatif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
Selain Pemerintah Kota Banda Aceh, deklarasi tersebut juga diikuti oleh sejumlah kementerian, pemerintah daerah, perusahaan teknologi, lembaga keuangan, serta organisasi pendukung industri digital nasional.
Muhammad Zubir mengatakan deklarasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, khususnya di daerah.
Menurutnya, kolaborasi yang dibangun mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, penguatan jejaring kemitraan, adopsi teknologi, hingga penyusunan regulasi yang mendukung pertumbuhan startup dan technopreneur.
“Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mempercepat transformasi ekonomi daerah melalui pembangunan ekosistem startup lokal yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Zubir.
Ia menjelaskan, komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembinaan kewirausahaan digital, pengembangan inovasi, serta fasilitasi pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, pengembangan ekosistem digital di Banda Aceh dilakukan melalui pendekatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku usaha, dan media.
Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan digital, literasi teknologi, hingga program inkubasi bisnis bagi generasi muda dan pelaku UMKM.
“Pemko Banda Aceh telah mulai melaksanakan berbagai program peningkatan kompetensi digital, termasuk pelatihan, inkubasi bisnis, serta kegiatan inovatif seperti hackathon untuk mendorong lahirnya startup-startup baru,” katanya.
Di sisi infrastruktur, pemerintah kota juga terus memperluas akses internet dan menyediakan ruang kolaborasi kreatif atau coworking space guna mendukung tumbuhnya komunitas inovasi dan kewirausahaan digital.
Zubir menilai penguatan ekosistem digital akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, meningkatnya daya saing pelaku usaha lokal, hingga efisiensi pelayanan publik berbasis teknologi.
“Harapannya, inovasi yang lahir dari Banda Aceh tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga menembus pasar internasional serta menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui partisipasi dalam DEAL 2026, Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan dukungannya terhadap percepatan transformasi digital nasional sekaligus memperkuat posisi Banda Aceh sebagai salah satu daerah yang aktif mengembangkan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi.
Editor: Dahlan
