Banda Aceh — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyampaikan 24 poin rekomendasi dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Aceh dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025, di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (20/5/2026).
Rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, unsur pimpinan dan anggota DPRA, Forkopimda, kepala SKPA, serta tamu undangan lainnya tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah.
Dalam sidang itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, Ilmiza Sa’aduddin Djamal, membacakan langsung 24 poin catatan dan evaluasi DPRA terhadap penyelenggaraan pemerintahan Aceh selama tahun anggaran 2025. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Usai pembacaan rekomendasi, Sekretaris DPRA Khudri membacakan keputusan resmi DPRA terkait hasil pembahasan LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025.
DPRA menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Melalui rekomendasi itu, DPRA berharap Pemerintah Aceh dapat memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRA pada April 2026. Laporan tersebut memuat capaian program, realisasi anggaran, serta pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Aceh sepanjang tahun 2025.
Editor: Dahlan
