Home / Pemerintah Aceh

Rabu, 10 Juni 2026 - 10:47 WIB

Sulaiman Manaf Sebut Nasri Jalal Sudah Tidak Layak Lagi Pimpin BPMA

mm Redaksi

Banda Aceh – Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf atau yang akrab disapa Bos Manyak, mendesak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf agar segera mencopot Nasri Jalal dari jabatan Kepala BPMA, Rabu (10/6/2026). Desakan itu disampaikan karena lemahnya fungsi pengawasan operasional dan perencanaan mitigasi oleh manajemen BPMA.

Menurut Sulaiman, ada tiga poin utama yang menjadi dasar penilaian tersebut:

  1. Kelalaian Menangani Natural Declining (Penurunan Alami)
    Kegagalan menahan laju penurunan produksi alami sumur-sumur tua, seperti di Blok B, disebabkan oleh:
    – Keterlambatan Eksekusi Program Kerja: Rotasi jabatan yang masif di internal BPMA diduga menghambat proses persetujuan program Workover dan Well Service yang krusial untuk menjaga tekanan sumur.
    – Minimnya Inovasi Teknologi: Kurangnya dorongan manajerial terhadap KKKS untuk menerapkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) secara agresif, sehingga produksi terus merosot tanpa kompensasi dari sumur baru yang signifikan.
  2. Kasus Kebakaran Tangki Kondensat Arun Insiden seperti kebakaran Tangki F-2101 di Kilang Arun memberikan dampak sistemik:
    – Hambatan Distribusi: Kebakaran memaksa penghentian sementara penerimaan kondensat dari lapangan produksi. Akibatnya, KKKS harus melakukan choking produksi agar tangki yang tersisa tidak penuh, yang otomatis menurunkan angka lifting harian.
    – Kelemahan Audit Keselamatan: Insiden ini mencerminkan lemahnya audit HSE oleh BPMA terhadap fasilitas vital. Kelalaian dalam memastikan pemeliharaan rutin pada infrastruktur penyimpanan menjadi sorotan publik.
  3. Kasus Kebocoran Pipa Gas
    Kebocoran pipa, seperti yang terjadi di Aceh Utara, bukan hanya masalah teknis, tapi juga kegagalan manajerial dalam hal:
    – Respon Krisis yang Lambat: Penanganan yang memakan waktu lama menyebabkan terhentinya aliran gas ke konsumen industri seperti Pupuk Iskandar Muda, yang berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah dari sektor migas.
    – Integritas Jalur Pipa: Banyak pipa di Aceh sudah berusia puluhan tahun. Kelalaian BPMA dalam mendesak KKKS untuk melakukan penggantian pipa secara menyeluruh mengakibatkan risiko kebocoran berulang yang merugikan lingkungan dan volume lifting.
Ringkasan Dampak Finansial

Kegagalan menangani tiga poin di atas menyebabkan Lost Production Opportunity (LPO) yang besar. Aceh kehilangan potensi devisa dan Dana Bagi Hasil (DBH) karena volume migas yang “terbuang” atau “tidak terproduksi” akibat kerusakan teknis yang seharusnya bisa dicegah dengan pengawasan yang lebih ketat.

Baca Juga :  Wagub Aceh Pimpin Ziarah dan Tabur Bunga Hari Pahlawan

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

Sekda Aceh Pimpin Rapat Virtual, Bahas Penetapan 1.630 Sumur Minyak Masyarakat

Pemerintah Aceh

Rapat APPSI di Bali, Sekda Aceh Dorong Optimalisasi DBH Migas untuk Kemandirian Fiskal Daerah
Wagub

Pemerintah Aceh

Dipenutupan, Wagub Ajak Masyarakat Aceh Membumikan Nilai Al-Qur’an
Wagub Fadhlullah

Pemerintah Aceh

Wagub Fadhlullah Ingatkan Panitia MTQ Siap Jauh Hari
Banjir Aceh Jaya

Pemerintah Aceh

Banjir Aceh Jaya, Pemerintah Aceh Gerak Cepat Salurkan Bantuan

Pemerintah Aceh

Wagub Aceh Hadiri Haul Abu Tumin, Dorong Sinergi Pemerintah dan Ulama

Pemerintah Aceh

Realisasi APBA 2026 Capai 30,65 Persen, Sekda Aceh Tekankan Percepatan Kinerja SKPA

Pemerintah Aceh

DPP APPMBGI Tetapkan Kepengurusan DPD I Aceh Periode 2026–2031