Home / Pemerintah Aceh

Minggu, 1 Maret 2026 - 21:26 WIB

Rapat Rehabilitasi Pascabencana, Wagub Aceh Soroti Dana Tunggu Hunian dan Program Bappenas

mm Redaksi

Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, di Ruang Rapat Lantai 14, Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Jum'at, (27/2/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, di Ruang Rapat Lantai 14, Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Jum'at, (27/2/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Tingkat Menteri Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang PMK dan membahas progres pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana, sekaligus menyepakati Rencana Induk Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai acuan bersama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Baca Juga :  Pemerintah Aceh Resmikan Dashboard Peta Aksi Bencana, Perkuat Partisipasi Publik dan Koordinasi Antarinstansi

Dalam forum itu, Fadhlullah menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana. Ia juga meminta kejelasan terkait realisasi hunian tetap (huntap), khususnya bagi warga Kabupaten Bireuen yang telah hampir tiga bulan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).

Menurutnya, kepastian pembangunan huntap menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan permanen.

Selain itu, Fadhlullah juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk meninjau kembali sejumlah program di daerah yang tidak terdampak bencana namun masuk dalam skema perencanaan di luar kegiatan kebencanaan.

Baca Juga :  Anggota DPRA Dukung Seksi 1 Tol Sibanceh Dibuka Khusus untuk Jamaah Haji

Ia menilai penyesuaian tersebut penting agar fokus dan efektivitas anggaran benar-benar diarahkan kepada wilayah terdampak, sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih tepat sasaran.

“Ada beberapa program yang kami lihat di Bappenas. Bahkan ada beberapa daerah yang sebenarnya tidak terdampak, tetap diakomodir kegiatannya, meski di luar kegiatan bencana. Nah, ini mohon nanti dikoreksi kembali,” ujar Fadhlullah.

Baca Juga :  Sosialisasi Perpres No. 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pada kesempatan tersebut, Fadhlullah juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia atas bantuan sapi untuk tradisi meugang Ramadan yang sakral bagi masyarakat Aceh.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan sapi untuk meugang Ramadan. Tradisi ini sangat sakral bagi masyarakat Aceh. Kami berharap bantuan serupa juga dapat diberikan kembali pada meugang Idulfitri mendatang,” pungkasnya.

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

News

Mualem Hadiri Zikir Akbar di Makam Sultan Iskandar Muda

Daerah

Sekda Aceh Tegaskan Infrastruktur Dataran Tinggi Prioritas, Akses Jalan Jadi Urat Nadi Ekonomi

Pemerintah Aceh

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Aceh Apresiasi Guru di Hari Guru Nasional 2025

News

Ketua TP PKK Aceh Tinjau Lokasi Jembatan Krueng Sawang yang Ambruk, Direncanakan Segera Dibangun Kembali

News

Aiyub Abbas Sah Jabat Sekjen Partai Aceh, Kemenkumham Setujui Perubahan Struktur DPP PA
Pon Yaya

Pemerintah Aceh

Ketua Baru KONI Aceh Pon Yaya Dapat Dukungan Penuh Pemerintah

Pemerintah Aceh

Disdik Aceh Gelar Asesmen Tahap II Kepala Sekolah se-Aceh, 892 Peserta Jalani Talent Mapping dan Wawancara

News

Gubernur Aceh Sambut Kedatangan Menteri Kehutanan dan Rombongan Komisi IV DPR RI