Banda Aceh – Inflasi Provinsi Aceh hingga Januari 2026 tercatat sebesar 6,09 persen secara tahunan (year on year). Sementara itu, inflasi bulanan pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen.
Kenaikan inflasi ini dipicu oleh dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025 lalu, yang mengganggu jalur distribusi serta produksi sejumlah komoditas strategis di berbagai daerah.
Tekanan harga terutama berasal dari komoditas pangan seperti beras, bawang merah, dan cabai merah. Selain itu, penyesuaian tarif listrik dan angkutan udara turut memberikan andil terhadap kenaikan inflasi.
Gangguan pasokan menyebabkan lonjakan harga di sejumlah wilayah, antara lain Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Takengon, dan Kuala Simpang.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyampaikan bahwa tekanan inflasi terutama disebabkan oleh terganggunya distribusi pascabencana.
Menurutnya, seiring dengan perbaikan infrastruktur dan mulai normalnya pasokan barang, inflasi diharapkan dapat lebih terkendali pada bulan-bulan mendatang.
Bank Indonesia bersama Pemerintah Aceh dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah stabilisasi melalui pengendalian harga, kelancaran distribusi bahan pokok, serta pelaksanaan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat.
Di akhir keterangannya, Agus Chusaini juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola belanja bijak dengan membeli sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
“Kami mengajak masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Konsumsi yang bijak akan membantu menjaga stabilitas harga di tengah proses pemulihan distribusi,” ujar Agus.
Editor: Dahlan
