Banda Aceh – Aktivis muda Aceh, Aminul Mukminin Sekedang yang akrab disapa Aseng Aceh, menyoroti dinamika politik Aceh yang belakangan mencuat ke ruang publik melalui media cetak dan online. Ia menilai polemik yang saling berbalas pernyataan antara pimpinan DPRA, anggota dewan, pengamat politik, hingga akademisi justru berpotensi merugikan rakyat akar rumput.
Aseng mengingatkan pengalaman politik Aceh pada periode 2012–2017, ketika Partai Aceh memegang mandat rakyat baik di eksekutif maupun legislatif. Namun, konflik internal pemerintahan dan gesekan antara eksekutif dengan DPRA kala itu menyebabkan banyak program tidak terealisasi, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dalam kontestasi politik berikutnya.
“Bukan soal siapa yang paling kuat, tapi saling menonjolkan kelemahan tanpa disadari justru melemahkan elektabilitas partai dan menghambat kerja pemerintahan,” ujar Aseng, alumni Universitas Muhammadiyah Aceh.
Ia menegaskan peran Sekretaris Daerah (Sekda) sangat strategis sebagai penghubung utama roda pemerintahan. Menurutnya, apabila posisi ini tidak berjalan optimal, maka realisasi janji politik Mualem–Dek Fadh akan terganggu karena eksekusi kebijakan berada di tangan eksekutif.
Selain itu, peran legislatif yang dipimpin Ketua DPRA juga tak kalah penting dalam mengawal dan memastikan program pemerintahan berjalan sesuai visi-misi. Oleh sebab itu, komunikasi, koordinasi, serta kapasitas tim inti di kedua lembaga menjadi kunci keberhasilan pemerintahan.
Aseng menekankan bahwa baik eksekutif maupun legislatif saat ini berada di bawah kendali Partai Aceh, sehingga perbedaan perspektif seharusnya diselesaikan secara internal melalui kajian geopolitik, geoekonomi, dan geoinfrastruktur, serta melibatkan mediator agar konflik tidak mencuat ke publik.
“Apalagi Aceh sedang berduka, ribuan rakyat masih mengungsi, trauma belum pulih, ekonomi belum stabil, dan pengangguran masih tinggi. Jangan sampai konflik elit politik menambah beban rakyat,” tegasnya.
Mengutip prinsip Salus populi suprema lex esto, Aseng menyatakan kepentingan dan keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas ego personal dan kelompok. Ia juga mengenang peran almarhum Abu Razak sebagai figur penengah yang mampu meredam konflik internal dengan kebijaksanaan.
“Konflik yang dibiarkan terbuka ke publik hari ini dan ke depan, yang paling dirugikan adalah rakyat, dan dalam jangka panjang akan memengaruhi elektabilitas Partai Aceh,” katanya.
Kaula muda Aceh, lanjut Aseng, berharap adanya rekonsiliasi melalui tokoh kunci pengganti almarhum Abu Razak, sehingga perbedaan pandangan dapat diselesaikan secara legowo dan tidak menjadi konsumsi publik. Keberhasilan sinergi eksekutif dan legislatif menjadi penentu keberhasilan Mualem–Dek Fadh dalam mewujudkan Aceh Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan.
“Persoalan ini merugikan rakyat dan tim sukses, sekaligus dimanfaatkan lawan politik. Perjuangan memenangkan mandat rakyat tidak semudah berbalas pantun di media. Kuncinya adalah bersinergi dan berjamaah untuk merealisasikan janji politik,” tutup Aseng.
Editor: Dahlan
