Banda Aceh – Pemulihan Aceh pascabencana alam dinilai tidak dapat dilakukan secara parsial. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Khalid, menegaskan bahwa kebangkitan kehidupan masyarakat harus diawali dengan penguatan sektor ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur, sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.
Khalid menyampaikan, bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh telah memberikan dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain merusak rumah dan fasilitas umum, bencana tersebut juga memutus mata pencaharian warga, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan.
“Kami di DPRA sependapat dengan Pak Gubernur. Pascabencana, hal paling mendesak adalah memastikan masyarakat bisa kembali bekerja dan memperoleh penghasilan. Itu hanya bisa terwujud jika pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dilakukan secara bersamaan,” ujar Khalid di Banda Aceh, Sabtu (17/1/2026).
Ia menjelaskan, banjir bandang telah meluluhlantakkan lahan sawah, kebun, hingga sentra usaha warga. Banyak lahan pertanian tertutup lumpur, saluran irigasi rusak, dan akses jalan menuju lokasi usaha terputus. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan sumber pendapatan sekaligus menghadapi tantangan besar untuk bangkit kembali.
Menurut Khalid, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, upaya pemulihan ekonomi hanya akan menjadi wacana. Kerusakan jalan, jembatan yang terputus, serta terganggunya akses transportasi akan menghambat distribusi hasil produksi dan aktivitas perdagangan.
“Pemulihan ekonomi tanpa pembangunan infrastruktur yang layak tidak akan berjalan optimal. Dua sektor ini harus berjalan beriringan agar roda perekonomian kembali berputar dan kehidupan masyarakat berangsur normal,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Khalid menegaskan dukungan DPRA terhadap kebijakan Gubernur Aceh tidak hanya bersifat politis, tetapi juga kelembagaan. DPRA, kata dia, siap mengawal kebijakan anggaran serta program rehabilitasi dan rekonstruksi agar tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menekankan bahwa sektor ekonomi dan infrastruktur menjadi fokus utama pemulihan pascabencana sebagai fondasi untuk menghidupkan kembali aktivitas masyarakat dan membuka keterisolasian wilayah terdampak.
Dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026), Mualem juga menyoroti pentingnya sektor perumahan dan sosial sebagai penopang masa depan masyarakat.
“Ekonomi dan infrastruktur menjadi pintu awal pemulihan, sementara sektor perumahan dan sosial adalah fondasi untuk membangun kembali harapan masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Dengan sinergi antara Pemerintah Aceh, DPRA, dan pemerintah pusat, Khalid optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Aceh yang tengah berjuang untuk bangkit.
Editor: Dahlan
