Banda Aceh – Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh menegaskan larangan adanya pungutan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk SMA/SMK dan SLB tahun ajaran 2025/2026.
Penegasan tersebut juga disampaikan melalui Surat Edaran (SE) resmi yang dikeluarkan oleh Disdik Aceh dan ditujukan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) wilayah Kabupaten/kota untuk seluruh Aceh.
“SE ini untuk memastikan agar semua murid mendapatkan hak pendidikan.
Jangan sampai ada murid tidak bersekolah karena tidak mampu membayar pungutan,” kata Kepala Disdik Aceh, Marthunis kepada Serambinews.com, Sabtu (24/5/2025).
Surat edaran tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada pasal 33 ayat 3 poin (f) bahwa tidak dibenarkan melakukan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan Murid baru.
Disdik Aceh, kata Marthunis, juga mengimbau seluruh sekolah dalam wilayahnya untuk menjalankan proses penerimaan siswa baru sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa membebani calon peserta didik dan orang tua dengan biaya tambahan tidak sah.
Bagi masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran terhadap Surat Edaran ini, Marthunis mempersilakan untuk melaporkannya ke Kantor Cabang Dinas, langsung ke Dinas Pendidikan Aceh, atau ke Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.
“Jika ada yang tidak menjalankan SE, silakan menghubungi Kantor Cabang Dinas atau Dinas Pendidikan Aceh atau Ombusdman,” ujarnya.
Langkah ini, kata Marthunis, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Aceh dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak di daerah tersebut.
Marthunis juga menekankan bahwa pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap pelaksaan edaran tersebut, baik pengawasan secara langsung maupun melalui laporan masyarakat.
“Pemantauan pasti ada dan juga menerima laporan masyarakat,” pungkasnya.
Editor: redaksi
