Banda Aceh – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, S.Pd, M.Pd, menyoroti buruknya pelayanan dasar yang masih dirasakan masyarakat Aceh pasca musibah hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah.
Ia menilai, meskipun Indonesia telah 80 tahun merdeka, masyarakat Aceh hingga kini masih merasakan ketertinggalan pelayanan publik, terutama terkait pasokan listrik dan gas elpiji.
Menurut Musriadi, hingga saat ini banyak wilayah di Aceh masih lumpuh akibat tidak berfungsinya layanan dasar. Pemadaman listrik yang berlangsung berhari-hari serta kelangkaan gas elpiji berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, pelaku UMKM, layanan kesehatan, hingga roda perekonomian daerah.
“Indonesia sudah 80 tahun merdeka, tapi Aceh masih seperti terjajah dari sisi pelayanan. Listrik padam berhari-hari, gas elpiji sulit didapat. Ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” tegas Musriadi Aswad, Selasa (16/12/2025).
Ia menekankan, kondisi pascabencana seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah pusat serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait, khususnya PLN dan Pertamina. Namun, kenyataannya masyarakat justru dibiarkan menghadapi kesulitan tanpa kejelasan pemulihan layanan.
“BUMN jangan menutup mata melihat kondisi Aceh hari ini. Hampir semua aktivitas lumpuh. Pelayanan dasar tidak berjalan. Masyarakat butuh listrik untuk bertahan hidup dan gas untuk memasak, bukan sekadar janji,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh itu juga meminta pemerintah pusat untuk segera turun tangan secara serius dengan langkah-langkah konkret dan terukur, bukan hanya sebatas pernyataan normatif.
Ia menegaskan bahwa Aceh tidak boleh diperlakukan sebagai daerah pinggiran, terlebih dalam situasi darurat pascabencana.
“Negara harus benar-benar hadir, bukan hanya dalam slogan. Jika pelayanan dasar saja gagal dipenuhi, maka kemerdekaan itu belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat Aceh,” pungkasnya.
Editor: Dahlan
