Kota Jantho – Sejumlah aset kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diduga dikuasai pihak ketiga dan digunakan tidak sesuai peruntukannya. Dugaan ini mencuat setelah adanya temuan dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Besar.
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Besar, M. Nur, menilai tata kelola aset daerah dalam beberapa tahun terakhir terkesan amburadul dan minim pengawasan.
Menurutnya, pihak YARA menemukan indikasi penyalahgunaan aset bergerak berupa kendaraan dinas, seperti mobil plat merah, bus operasional sekolah, hingga mobil perintis transportasi. Selain itu, aset tidak bergerak berupa lahan dan bangunan juga diduga bermasalah dari sisi administrasi maupun pengamanan hukum.
Dugaan penyalahgunaan tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Besar, dengan sebagian aset berada di pusat pemerintahan Kota Jantho serta sejumlah kecamatan lainnya.
M. Nur mengungkapkan, indikasi penyalahgunaan diduga melibatkan oknum pejabat dan pihak ketiga di luar pemerintahan yang menguasai kendaraan dinas. Ironisnya, ada aparatur yang seharusnya menggunakan fasilitas dinas untuk menunjang kinerja justru tidak mendapatkan kendaraan operasional.
Praktik ini disebut telah berlangsung selama beberapa tahun tanpa adanya penertiban tegas dari instansi terkait. YARA menduga lemahnya pengawasan serta adanya pembiaran sistematis menjadi faktor utama persoalan tersebut.
Distribusi kendaraan dinas dinilai tidak berbasis kebutuhan kerja, melainkan sarat kepentingan politis. Bahkan, pengelola kendaraan disebut menunggak setoran. Namun, ketentuan kontrak yang mewajibkan penarikan unit setelah dua bulan menunggak tidak pernah ditegakkan secara serius.
Mobil dinas plat merah juga dilaporkan kerap digunakan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga pejabat. Sejumlah bus sekolah dan mobil perintis disebut mengalami kerusakan berat, bahkan ada yang dilaporkan hilang.
Sementara pada aset lahan dan bangunan, ditemukan persoalan dokumentasi pembebasan lahan yang tidak tertata dengan baik. Sejumlah sertifikat belum diurus, dan sebagian aset terbengkalai hingga dikuasai pihak tertentu.
Akibatnya, bukan hanya potensi kerugian ekonomi daerah yang mengintai, tetapi juga mencoreng tata kelola pemerintahan serta merugikan kepentingan publik.
M. Nur menegaskan bahwa aset daerah bukanlah barang bebas pakai yang dapat dipindahtangankan sesuka hati.
Ia mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar untuk segera turun tangan mengusut dugaan penyalahgunaan tersebut, baik yang melibatkan oknum pejabat maupun pihak swasta.
“Siapa pun yang bermain-main dengan aset daerah wajib diproses tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Editor: Dahlan
