Home / Pemerintah Aceh

Jumat, 2 Oktober 2026 - 16:41 WIB

Wagub Dek Fadh Usulkan Penyediaan Alat Berat untuk Daerah Rawan Banjir

mm Redaksi

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) mengikuti rapat tindak lanjut hasil rakor penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Jumat (2/10/2026). Foto: Dok. Istimewa

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) mengikuti rapat tindak lanjut hasil rakor penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Jumat (2/10/2026). Foto: Dok. Istimewa

Banda Aceh – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), mengusulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten/kota di daerah rawan banjir. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat tindak lanjut hasil rakor penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai yang berlangsung secara virtual, di Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Jumat (2/10).

Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Tomsi Tohir, itu membahas sejumlah agenda penting, meliputi langkah antisipasi bencana susulan, penguatan sistem peringatan dini, serta percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak. Rapat turut diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait serta para kepala daerah dan unsur penanganan bencana dari masing-masing wilayah terdampak.

Baca Juga :  Mualem Lantik Jamaluddin Pimpin BRA Periode 2025–2030

Dalam rapat tersebut, Wagub Dek Fadh menyampaikan bahwa ketersediaan alat berat di daerah diperlukan untuk mempercepat penanganan ketika banjir terjadi, terutama untuk pengerukan dan normalisasi sungai. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota dapat memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung operasional alat tersebut sehingga respons di lapangan dapat dilakukan lebih cepat.

“Kami mengusulkan solusi agar kabupaten/kota yang rawan banjir ini diberikan alat berat, minimal empat ekskavator dengan sistem pinjam pakai. Dengan begitu, ketika terjadi banjir, pemerintah daerah bisa langsung bergerak karena kepala daerah lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan wilayahnya,” ujarnya.

Baca Juga :  DPKA Aceh Hadirkan Ruang Baca Ramah Anak untuk Tumbuhkan Minat Literasi Sejak Dini

Ia menjelaskan, kebutuhan tersebut berkaitan dengan kondisi sejumlah sungai di Aceh yang mengalami pendangkalan dan perubahan alur saat terjadi banjir. Kondisi itu, lanjutnya, turut berdampak pada sejumlah infrastruktur yang telah dibangun kembali pascabencana, seperti dua jembatan yang telah selesai dikerjakan oleh TNI yang kembali mengalami kerusakan akibat banjir yang terjadi baru-baru ini.

Selain itu, Wagub Dek Fadh juga menyampaikan perlunya penyesuaian mekanisme pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam kondisi darurat. Ia mengusulkan agar mekanisme penanganan sungai dalam kondisi darurat dapat lebih disederhanakan. Hal ini bertujuan agar proses penanganan mendesak tidak terhambat prosedur yang membutuhkan waktu lebih panjang sehingga menghambat respons di lapangan.

Baca Juga :  Wagub Aceh Sambut Duta Besar Bahrain di Bandara SIM

“Untuk kondisi darurat, kami berharap ada mekanisme yang dapat mempermudah pekerjaan di lapangan, misalnya melalui surat kepala posko atau kepala satgas dengan diketahui kementerian dan dinas terkait. Yang penting, penanganan bisa segera dilakukan,” ucap Wagub Dek Fadh.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menyatakan bahwa masukan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut. Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk melengkapi pendataan agar penanganan dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran. []

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Mualem

Pemerintah Aceh

Mualem Terharu Kenang Abu Razak di Malam Penghargaan Atlet

Pemerintah Aceh

Sekda Aceh Buka UKW dan Seminar Nasional AMSI Aceh, Tekankan Penguatan Ekosistem Media Pascabencana
Terowongan Geurutee

Pemerintah Aceh

Gubernur Mualem Dorong Pusat Percepat Terowongan Geurutee

Nasional

Pemerintah Aceh Lakukan Pertemuan Tindak Lanjut dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI

News

Bertemu Penasehat DWP, Marlina Muzakir minta Penguatan Dukungan terhadap UMKM dan Produk Kreatif Aceh

Kesehatan

Gubernur Aceh Tampung Aspirasi Mahasiswa soal Pergub JKA untuk Perbaikan Layanan Kesehatan

Pemerintah Aceh

Pemprov Aceh dan Pengelola KEK Arun Koordinasikan Pengembangan Kawasan

Pemerintah Aceh

Mulai 10 April 2026, ASN Aceh Jalani Sistem Kerja WFH Berbasis Kinerja