Kota Jantho – Keterlambatan pencairan hak guru di Kabupaten Aceh Besar pasca Idul Fitri kembali menjadi sorotan publik. Meski pemerintah daerah mengklaim bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 telah disalurkan, Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2025 hingga kini belum diterima para tenaga pendidik.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan proses verifikasi penerima TPG telah rampung dan kini memasuki tahap administrasi lanjutan.
Sekretaris Daerah Aceh Besar, Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa seluruh bahan amprahan atau pengajuan pencairan telah disiapkan secara lengkap dan dijadwalkan masuk ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
“Alhamdulillah, proses verifikasi penerima Tunjangan Profesi Guru di Aceh Besar sudah selesai. Kami pastikan seluruh bahan amprahan telah lengkap dan akan segera diserahkan ke BPKD hari ini,” ujar Bahrul Jamil di Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (27/3/2026).
Ia menambahkan, penyelesaian verifikasi ini merupakan hasil kerja lintas instansi, terutama Dinas Pendidikan dan Inspektorat Aceh Besar yang telah melakukan validasi data guru secara menyeluruh.
Namun demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kegelisahan para guru. Kebutuhan ekonomi yang meningkat pasca Lebaran membuat TPG menjadi salah satu sumber penghasilan yang sangat dinantikan.
Sejumlah guru yang enggan disebutkan namanya mengaku hanya menuntut hak mereka segera dipenuhi.
“Kami tidak menuntut lebih, hanya menagih yang memang hak kami,” ujar salah seorang guru.
Diketahui, menjelang tutup tahun anggaran 2025, pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025 telah mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp7,66 triliun kepada sejumlah daerah. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembayaran THR dan gaji ke-13 guru ASN daerah.
Kabupaten Aceh Besar sendiri disebut menerima alokasi lebih dari Rp17 miliar untuk pembayaran hak para tenaga pendidik tersebut.
Sorotan juga datang dari Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA). Ketua SAPA, Fauzan Adami, menilai keterlambatan yang terus berulang ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi adanya masalah dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau anggaran sudah tersedia, kenapa tidak bisa segera dicairkan? Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal bagaimana sistem keuangan itu dikelola,” tegas Fauzan.
Menurutnya, polemik ini menyangkut kepercayaan publik. Guru sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia seharusnya tidak dirugikan oleh persoalan birokrasi.
SAPA juga mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk membuka secara transparan status anggaran TPG, progres pencairan, serta kendala yang menyebabkan keterlambatan.
Editor: Dahlan
