Lhokseumawe – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, melakukan kunjungan kerja ke Posko Logistik di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, Sabtu (27/12/2025). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi logistik bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Aceh.
Dalam peninjauan itu, Sekda Aceh didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, Drs. Syakir, serta anggota Komisi IV DPR Aceh, Irfansyah.
M. Nasir menjelaskan, hingga saat ini pemerintah melalui posko logistik telah menyalurkan lebih dari 250 ton bantuan, baik sandang maupun pangan, ke sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi.
“Secara umum, distribusi bantuan ke setiap daerah rata-rata mencapai 10 ton. Namun untuk wilayah seperti Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Utara, volumenya ditingkatkan karena jumlah korban cukup besar,” ujar M. Nasir.
Selain itu, Sekda Aceh memberikan perhatian khusus terhadap wilayah dataran tinggi. Ia menginstruksikan agar ketersediaan stok beras ke depan diprioritaskan bagi Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, mengingat masih adanya laporan kekurangan pangan akibat sejumlah desa yang belum sepenuhnya dapat diakses pascabencana.
Di sisi lain, dukungan kemanusiaan juga datang dari kelompok relawan petualang asal Jakarta. Para relawan tersebut menyalurkan bantuan berupa hunian sementara (huntara) serta logistik tambahan bagi warga terdampak di Aceh Utara, khususnya di Kecamatan Seuneuddon, Lapang, Langkahan, dan Tanah Jambo Aye.
Menurut M. Nasir, bantuan hunian sementara sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.
“Hunian sementara ini sangat krusial. Masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang layak agar dapat menjalankan ibadah dengan tenang,” kata M. Nasir.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBA, Abdul Aziz, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pendistribusian bantuan. Ia menyebutkan bahwa setiap relawan atau lembaga yang hendak mengambil logistik di posko wajib memenuhi prosedur administrasi yang telah ditetapkan.
“Kami meminta data lengkap relawan dengan skema by name by address, mulai dari KTP hingga dokumen pendukung lainnya. Ini penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Abdul Aziz.
Editor: Dahlan
