Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir memimpin rapat penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) hidrometeorologi di Aceh. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Rabu (31/12/2025), dan dihadiri seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Rapat tersebut digelar guna membahas penyusunan dokumen R3P secara komprehensif yang akan menjadi blueprint pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. Tercatat, bencana ini telah berdampak pada 18 kabupaten/kota di Aceh.
Dalam arahannya, M. Nasir menyampaikan bahwa hingga saat ini Aceh masih berada dalam fase Tanggap Darurat II, yang dijadwalkan berakhir pada 8 Januari 2026. Meski fokus rapat diarahkan pada klaster pemulihan, ia menegaskan bahwa penanganan logistik dan pengungsian tetap berjalan secara berkelanjutan.
Sekda juga menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh merupakan bencana dengan penanganan berskala nasional, sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor yang terencana dan terintegrasi.
“Dokumen R3P ini akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat, terintegrasi, dan berbasis data yang akurat,” ujar M. Nasir.
Sementara itu, Asisten II Sekda Aceh Zulkifli menyampaikan bahwa rapat ini juga bertujuan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses penyusunan dokumen R3P agar dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Plt Kepala Pelaksana BPBA Fadmi Ridwan menegaskan bahwa penyusunan dokumen R3P merupakan pekerjaan besar yang memerlukan keterlibatan dan kerja sama penuh seluruh pihak terkait. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama serta monitoring berkelanjutan agar dokumen tersebut benar-benar optimal dan bermanfaat sebagai dasar perencanaan pemulihan pascabencana.
Melalui penyusunan dokumen R3P ini, Pemerintah Aceh berharap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, serta mampu mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan di wilayah terdampak.
Editor: Dahlan
