Kota Jantho – Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Besar, Hj. Rita Mayasari, memimpin langsung pertemuan pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Aceh Besar, yang digelar di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Rabu (14/1/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan peran Posyandu sebagai wadah pelayanan dasar masyarakat di tingkat gampong, seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
Sejumlah pejabat dan perwakilan instansi terkait turut hadir, di antaranya Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Besar Hj. Nurul Fazli, S.Ag, Asisten I Sekdakab Aceh Besar Bidang Tata Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat Farhan, AP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Besar Carbaini, S.Ag, Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Besar Neli Ulfianti, SKM, MPH, Plt Kepala Dinas Sosial Aceh Besar Aulia Rahman, S.STP, M.Si, serta tamu undangan lainnya.
Dalam arahannya, Hj. Rita Mayasari menyampaikan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, dirinya diamanahkan secara langsung sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Aceh Besar. Penunjukan tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung optimalisasi peran Posyandu di seluruh gampong.
“Sebagai istri Bupati, saya diamanahkan menjadi Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Aceh Besar. Sementara sekretaris, bendahara, ketua bidang, dan anggota akan diisi oleh unsur instansi terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing,” ujar Rita.
Ia menegaskan bahwa Posyandu kini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah berkembang menjadi pusat pelayanan terpadu yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, diperlukan dukungan aktif seluruh perangkat daerah agar Posyandu dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
“Tim Pembina Posyandu memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat gampong, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan, AP, menjelaskan bahwa Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 mengamanahkan transformasi Posyandu menjadi lembaga pelayanan masyarakat berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) lintas sektor.
Ke depan, Posyandu akan melibatkan berbagai bidang pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, hingga bidang sosial.
“Regulasi ini juga mengatur secara rinci struktur kelembagaan Posyandu, mulai dari jabatan ketua, tugas dan fungsi pengurus serta kader, hingga mekanisme pembiayaan dan masa jabatan kepengurusan,” ungkapnya.
Farhan berharap, dengan terbentuknya Tim Pembina Posyandu Kabupaten Aceh Besar, koordinasi antarperangkat daerah semakin solid sehingga pelayanan Posyandu di tingkat gampong dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut ditutup dengan diskusi dan penyamaan persepsi antarinstansi terkait mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penguatan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di Aceh Besar.
Editor: Dahlan
