Banda Aceh – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, hadir dalam Deklarasi Green Policing dan penandatanganan komitmen bersama pencegahan pertambangan ilegal di Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Aula Mapolda Aceh, Kamis (2/10/2025), menjadi momentum strategis memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, akademisi, hingga masyarakat.
Dalam sambutannya, Pangdam IM menekankan bahwa persoalan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. “Alam kita adalah anugerah besar yang harus dijaga. Jika dibiarkan, tambang ilegal akan membawa kerusakan hutan, tanah longsor, banjir, dan bahkan menelan korban jiwa. Dampaknya merambah ke sektor ekonomi, sosial, hingga stabilitas keamanan. Karena itu, menjaga kelestarian lingkungan adalah tugas seluruh komponen bangsa, bukan hanya aparat,” tegas Mayjen TNI Joko Hadi Susilo.
Ia menilai Green Policing sebagai panggilan moral sekaligus gerakan kolektif untuk menyelamatkan potensi alam Aceh demi generasi mendatang. “Deklarasi ini bukan hanya simbolis, melainkan komitmen nyata. Ini adalah momentum strategis untuk memastikan pembangunan Aceh berjalan dengan prinsip keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan,” ujarnya.
Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., menegaskan pentingnya Green Policing dalam menjaga kelestarian alam Aceh. “Aceh dianugerahi kekayaan hutan, air, dan mineral yang luar biasa. Namun, tambang ilegal justru menggerus kekayaan itu, merusak tatanan sosial, dan mengikis kearifan lokal. Karena itu, pemerintah mendukung penuh langkah Polda Aceh menggagas Green Policing yang mengedepankan penegakan hukum sekaligus gerakan moral, edukasi, dan kolaborasi lintas elemen. Aktivitas pertambangan harus legal, berizin, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, menambahkan bahwa pertambangan ilegal tidak lagi bisa ditoleransi karena dampaknya luas. “Polri Aceh akan mengambil peran sebagai penengah dengan pendekatan persuasif dan edukatif, tetapi tetap tegas dalam penegakan hukum. Kita ingin agar langkah ini menjadi jalan tengah yang membawa kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Mari kita jaga alam sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Aceh, Kombes Pol. Zulhir Destrian, menjelaskan langkah konkret yang telah dilakukan untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal. “Kami juga melakukan pengawasan distribusi BBM agar tidak disalahgunakan untuk aktivitas tambang ilegal. Penindakan di lapangan seringkali menghadapi tantangan, termasuk penghadangan dari masyarakat. Karena itu, pembentukan WPR menjadi solusi penting agar masyarakat tetap memiliki ruang ekonomi yang legal dan aman,” jelasnya.
Acara ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Green Policing oleh Wakil Gubernur Aceh, Pangdam IM, Kapolda Aceh, akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur Forkopimda. Lima komitmen utama deklarasi ini adalah menolak pertambangan ilegal, mendukung sosialisasi dampak tambang liar, mendorong pembentukan WPR, berbagi informasi terkait aktivitas PETI, dan menegakkan hukum secara terpadu.
Hadir pula Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Rektor UIN Ar-Raniry, Wakapolda Aceh, pejabat Forkopimda, tokoh ulama, serta pimpinan SKPA. Deklarasi ini diharapkan mendorong semua pemangku kepentingan bergerak bersama menjaga Aceh yang hijau, aman, dan sejahtera.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
