Bireuen – Air mata Fitriani tak lagi terbendung. Sudah enam bulan ia bersama suami dan dua anaknya bertahan hidup di bawah tenda darurat berwarna jingga di Desa Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen.
“Kami berharap tidak lagi tinggal di tenda. Kami tidak sanggup. Kalau hujan dan petir, kami sangat ketakutan,” ujar Fitriani dengan suara lirih, Sabtu (2/5/2026).
Sejak rumahnya hanyut terbawa arus Sungai Peusangan akibat banjir, bantuan yang dinantikan belum juga datang. Fitriani berharap pemerintah dapat memberikan hunian sementara (huntara) atau bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) serta jatah hidup (jadup) untuk menopang kehidupan keluarganya.
Di lokasi tersebut, bukan hanya keluarga Fitriani yang hidup dalam keterbatasan. Dua kepala keluarga lainnya juga masih bertahan di tenda yang berdiri berdampingan sejak bencana terjadi sekitar enam bulan lalu.
“Ada kakak saya dan orang tua kami, kami semua tinggal di tenda,” kata Fitriani.
Meski telah terdata sebagai korban yang kehilangan rumah, Fitriani mengaku belum menerima bantuan apa pun, baik DTH, jadup, maupun bantuan perabot rumah tangga.
“Kami tidak mendapatkan apa-apa, padahal kami kehilangan semuanya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rumah beserta tanah tempat tinggalnya hilang terseret arus sungai. Kondisi tersebut membuat keluarganya tidak memiliki aset tersisa untuk memulai kehidupan baru.
Anak bungsunya yang baru berusia tiga tahun bahkan mulai tidak betah tinggal di tenda. Namun keadaan memaksa mereka untuk tetap bertahan.
“Sudah enam bulan kami di sini. Kami sangat berharap bantuan segera diberikan,” katanya.
Fitriani juga mengaku sempat berusaha mencari sebidang tanah baru setelah mengetahui bahwa kepemilikan lahan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan rumah. Meski telah berupaya, bantuan hunian belum juga terealisasi.
“Kami sampai mencari tanah sendiri, tapi rumah belum juga ada,” ungkapnya.
Ia menegaskan tidak pernah menolak hunian sementara. Justru, menurutnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan agar keluarganya memiliki tempat tinggal yang layak.
“Kami sangat berharap bisa mendapatkan huntara supaya tidak lagi tinggal di tenda,” ujarnya.
Sementara itu, suaminya, M. Dedi, menilai pendataan korban banjir di Kabupaten Bireuen masih menyisakan kejanggalan. Ia mengaku pada tahap pendataan terbaru, pihaknya tidak mendapatkan perhatian.
“Petugas datang, tapi tidak bertemu dengan kami. Kami tidak tahu harus mengadu ke mana,” kata Dedi.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Bireuen sebelumnya tidak mengusulkan pembangunan hunian sementara, dengan alasan sebagian penyintas disebut lebih memilih Dana Tunggu Hunian (DTH).
Editor: Dahlan
