Banda Aceh – Ketua Komisi V DPR Aceh, Rijaluddin, menegaskan bahwa kasus dugaan kekerasan di salah satu daycare di Kota Banda Aceh harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak terulang kembali di masa mendatang.
Ia menyampaikan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) untuk meminta data lengkap terkait keberadaan tempat penitipan anak di seluruh Aceh. Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap operasional daycare.
“Kami akan meminta data menyeluruh terkait jumlah dan kondisi daycare di Aceh. Ini penting untuk memastikan seluruh lembaga penitipan anak berjalan sesuai aturan serta mampu memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak,” ujar Rijaluddin.
Rijaluddin juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap daycare yang tidak memiliki izin operasional. Menurutnya, keberadaan tempat penitipan anak ilegal berpotensi membahayakan keselamatan anak.
“Jika ditemukan daycare tanpa izin, maka harus segera dihentikan operasionalnya. Tidak boleh ada toleransi terhadap hal-hal yang berisiko bagi keselamatan anak,” tegasnya.
Selain itu, ia turut menyoroti pentingnya standarisasi dalam perekrutan tenaga pengasuh di daycare. Menurutnya, para pengasuh harus memiliki kompetensi, pelatihan, serta pemahaman yang memadai dalam merawat anak, khususnya balita.
“Kita membutuhkan standar yang jelas dalam perekrutan tenaga pengasuh. Mereka harus benar-benar memiliki kapasitas dan pemahaman dalam menjaga serta merawat anak-anak,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kasus yang terjadi di Banda Aceh harus menjadi pelajaran bersama bagi pemerintah, pengelola daycare, maupun masyarakat luas.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua agar lebih serius dalam melakukan pengawasan serta memastikan perlindungan anak. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali di masa depan,” pungkasnya.
Editor: Dahlan
