Kota Jantho — Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris yang akrab disapa Syech Muharram, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perdana tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Madinatul Zahra, Lampeuneurut Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Kamis (5/2/2026).
Musrenbang perdana ini menjadi awal rangkaian Musrenbang Kecamatan se-Kabupaten Aceh Besar yang akan digelar di 23 kecamatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar Drs. H. Syukri A. Jalil, Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan AP, Asisten II Sekdakab Aceh Besar M. Ali, S.Sos., M.Si., para Kepala OPD, para camat, Forkopimcam Darul Imarah, Imum Mukim, tokoh masyarakat, keuchik, serta perwakilan gampong di Kecamatan Darul Imarah.
Musrenbang RKPD Tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Daerah dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi dan Dinamis.”
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Besar menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar agenda formalitas tahunan.
“Alhamdulillah hari ini kita mampu melaksanakan kewajiban besar, yaitu menyusun program pembangunan Kabupaten Aceh Besar secara bersama-sama, mulai dari gampong, kecamatan, hingga kabupaten. Semua dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Syech Muharram.
Ia mengingatkan bahwa pada masa lalu, Musrenbang kerap hanya menjadi persyaratan administratif, sementara banyak program pembangunan justru tidak bersumber dari hasil Musrenbang.
“Capek kita menyusun Musrenbang, tapi yang terakomodir hanya sedikit. Program siluman justru mengalahkan hasil Musrenbang. Ini yang ingin kita perbaiki ke depan,” tegasnya.
Bupati juga meminta seluruh peserta Musrenbang agar fokus pada hasil dan manfaat nyata dari usulan pembangunan, bukan sekadar simbolik.
“Kalau yang dibutuhkan kelapa, jangan usulkan pohonnya, tapi hasilnya. Kalau bicara air, lihat apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, apakah sumur bor, jaringan tersier, atau infrastruktur lain,” ujarnya.
Soroti Kondisi Global dan Ketahanan Pangan
Lebih lanjut, Syech Muharram menyinggung kondisi global yang tidak stabil dan berpotensi berdampak terhadap perekonomian daerah, termasuk ancaman konflik internasional dan krisis ekonomi dunia.
“Kondisi dunia hari ini sangat mengkhawatirkan. Jika konflik besar terjadi, dampaknya akan sampai ke daerah, mulai dari kenaikan harga hingga kelangkaan bahan pokok,” katanya.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan keluarga sebagai langkah antisipasi.
“Minimal kita tidak sepenuhnya bergantung pada pasar. Jika harga naik, kita masih punya persediaan sendiri,” imbaunya.
Bupati juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kekompakan masyarakat pascapemilu.
“Jangan karena perbedaan pilihan kita terpecah. Persatuan adalah modal utama membangun Aceh Besar. Kita ingin anak-anak kita ke depan memiliki lapangan kerja di daerah sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati, S.Pd., M.Si., menjelaskan bahwa Musrenbang Kecamatan bertujuan mempertajam dan memprioritaskan usulan masyarakat yang telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Hari ini kita menentukan bersama usulan yang paling prioritas, baik di bidang sarana prasarana, ekonomi, maupun sosial budaya,” jelasnya.
Ia menambahkan, hasil Musrenbang Kecamatan akan dibawa ke Forum OPD yang dijadwalkan berlangsung pada 12–13 Februari 2026. Setiap kecamatan diminta mengutus tiga perwakilan untuk memperjuangkan aspirasi wilayahnya.
Camat Darul Imarah M. Basir, S.STP., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa usulan Musrenbang di wilayahnya didominasi pembangunan sarana dan prasarana, mengingat Darul Imarah merupakan kawasan penyangga ibu kota provinsi.
Ia juga mengungkapkan penurunan signifikan Dana Desa yang berdampak langsung terhadap kemampuan gampong membiayai pembangunan.
“Dana Desa sebelumnya hampir Rp24 miliar untuk 29 gampong, kini hanya sekitar Rp10 miliar. Artinya terjadi penurunan sekitar 60 persen,” ungkapnya.
Akibat kondisi tersebut, banyak program yang sebelumnya menjadi kewenangan desa kini kembali diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan. Meski demikian, pihaknya tetap optimistis dan mempercayakan kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
“Kami yakin Bapak Bupati memiliki pertimbangan terbaik demi kemajuan Aceh Besar,” pungkasnya.
Editor: Dahlan
