Meulaboh – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai mengapresiasi dengan Rencana Aksi Perubahan yang dilakukan oleh Kalapas Kelas IIB Meulaboh, Tendi Kustendi yang menjadikan fokus utama pengelolaan Lapas Meulaboh dengan mengedepankan prinsip layanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal ini ditegaskan oleh Menteri HAM RI melalui video ulasan berdurasi 2 menit lebih yang mengaku senang atas tindakan proyek perubahan yang dilakukan oleh pimpinan Lapas Meulaboh yang menjiwai dan mengedepankan prinsip HAM.
Natalius Pigai menilai Aksi ini sejalan dengan fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan yang menjadikan warga binaan menjadi individu yang lebih baik, humanis, dan nantinya setelah selesai menjalani pidana akan mampu mengikuti rangkaian proses reintegrasi sosial serta tidak mengulangi kesalahannya.
“Konsep hukum yang dibangun saat ini tidak lagi bersifat retributif (pembalasan), akan tetapi mengedepankan asas restoratif (penyelesaian pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan), oleh karena itu untuk mewujudkan asas tersebut, pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan harus didasari nilai-nilai HAM”, ungkap Pigai, Rabu, 15 Oktober 2025.
Ia juga menekankan bahwa disetiap Lembaga Pemasyarakatan wajib menghormati, memajukan, melindungi, dan meningkatkan Hak Asasi Manusia (HAM) warga binaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022.
Lebih lanjut, Menteri HAM RI juga menyoroti kontribusi dan memberikan apresiasi khusus kepada Tendi Kusteni yang turut membangun iklim dan peradaban HAM dalam tata kelola layanan di Lapas Meulaboh.
Sementara itu, Tendi merasa sangat berbangga atas apresiasi yang berikan oleh Natalius Pigai.
Tendi menjelaskan bahwa rencana aksi perubahan ini merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang berjudul “Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di Lapas Kelas IIB Meulaboh” yang sedang di ikutinya dan telah diseminarkan di hadapan tim penguji.
Dalam mengimplementasikan proyek perubahan tersebut, sejalan dengan harapan Menteri HAM, Tendi akan mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM di Lapas Meulaboh dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM seperti memastikan pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar Warga Binaan dan masyarakat, dengan prinsip keadilan, tidak diskriminatif, dan bebas dari korupsi serta penyediaan layanan yang humanis dan rehabilitatif.
Di akhir pernyataannya, Kalapas Meulaboh berkomitmen untuk melaksanakan proyek sesuai rencana dan berterima kasih kepada Menteri HAM atas dukungan dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di Lapas Kelas IIB Meulaboh.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
