Meulaboh – Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, S.H., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Cut Nyak Dhien, Bapperida Aceh Barat, Senin (5/10/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Ir. Kurdi, S.T., M.T., M.H., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Wistha Nowar, S.Pt., M.Si., serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Aceh Barat, Abdul Wahab, S.T., M.T.
Dalam arahannya, Said mengatakan Rakor dan Desk TKPK Tahun 2026 memiliki peran penting dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Aceh Barat.
Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan kerja sama yang terpadu, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan bertumpu pada tiga hal, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” kata Said.
Ia menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada Maret 2026 tercatat sebesar 12,34 persen. Sementara itu, data yang dirilis pada 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan di Aceh Barat mencapai 15,50 persen.
“Data ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui program yang tepat sasaran, terpadu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Said menegaskan, setiap program penanggulangan kemiskinan harus berlandaskan data terbaru yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan data terpadu juga perlu dioptimalkan agar masyarakat yang membutuhkan dapat menerima perhatian dan intervensi sesuai kondisi mereka.
Ia meminta seluruh perangkat daerah bergerak secara terkoordinasi dengan sasaran yang jelas. Menurutnya, keluarga dan wilayah yang menghadapi persoalan kemiskinan membutuhkan intervensi yang saling melengkapi, mulai dari perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga perluasan kesempatan kerja.
“Setiap perangkat daerah perlu bergerak dalam satu arah dan sasaran yang terpadu, keluarga dan wilayah yang menghadapi kemiskinan memerlukan intervensi yang saling melengkapi, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja,” ujar Said.
Ia berharap Rakor TKPK tersebut menghasilkan gambaran yang jelas mengenai capaian program, kesepakatan langkah percepatan, serta tindak lanjut yang terukur hingga akhir tahun.
Menurut Said, keberhasilan penanggulangan kemiskinan pada akhirnya tidak hanya dilihat dari pelaksanaan program, tetapi juga dari perubahan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Editor: Dahlan
