Banda Aceh – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh. Persoalan tersebut dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta seluruh unsur Forkopimda memberikan pandangan dan masukan terkait langkah penanganan Karhutla agar dapat ditetapkan sebagai keputusan bersama.
“Semua nanti kita jadikan keputusan bersama,” ujar Mualem yang didampingi Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan rapat Forkopimda tersebut dihadiri sejumlah unsur pimpinan daerah, di antaranya Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Kepala BIN Aceh Andrie P. Mulia, Dan Lanal Sabang Kolonel (P) Sadimin, serta Dan Lanud Sultan Iskandar Muda Kolonel PNB Suryo Anggoro.
Selain itu, turut hadir perwakilan Wali Nanggroe Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kejaksaan Tinggi Aceh, dan Pengadilan Tinggi Aceh.
Dalam rapat tersebut, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun memaparkan kondisi Karhutla yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil.
Menurut Nasir, salah satu dampak kebakaran terbesar terjadi pada kawasan lahan gambut dengan luas area terdampak mencapai lebih dari 150 hektare.
“Dampak yang terjadi antara lain meningkatnya emisi CO₂ yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, kebakaran yang semakin meluas dan sulit dikendalikan, serta berpotensi menurunkan citra pemerintah,” ujar Nasir.
Nasir menjelaskan, Pemerintah Aceh telah meminta seluruh bupati dan wali kota se-Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman Karhutla.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga melakukan reaktivasi Desk Penanganan Karhutla Tahun 2026 sebagai langkah koordinasi dalam menghadapi potensi kebakaran di berbagai wilayah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu mengurangi risiko meluasnya dampak kebakaran.
Dalam rapat tersebut, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan pemantauan terhadap perkembangan Karhutla di Aceh.
Sementara itu, Aspema Kejati Aceh Nur Albar menyampaikan bahwa kebakaran hutan merupakan persoalan yang terus berulang sehingga membutuhkan pendekatan berkelanjutan.
Ia mendorong penguatan peran hukum adat Aceh dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan.
“Hukum adat cukup bagus untuk penanganan hutan di Aceh yang memiliki Majelis Adat Aceh,” katanya.
Selain itu, Kepala BIN Aceh Andrie P. Mulia menyarankan agar pemerintah turut melibatkan para ahli, akademisi, dan perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap persoalan lahan gambut.
Menurutnya, hasil kajian akademisi dapat menjadi dasar dalam mengelola lahan gambut secara lebih produktif sekaligus mengurangi risiko terjadinya kebakaran.
“Dari hasil penelitian mereka nanti dapat menghasilkan kemanfaatan dari lahan gambut, dan mengurangi kebakaran,” ujarnya.
Melalui rapat Forkopimda tersebut, Pemerintah Aceh berharap penanganan Karhutla dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, serta pihak akademisi guna menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko bencana di Aceh.
Editor: Dahlan
