Aceh Timur – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., kembali melayangkan surat resmi kepada Wali Kota Langsa untuk menegaskan batas akhir pembayaran kompensasi atas pengalihan Barang Milik Daerah (BMD) milik Kabupaten Aceh Timur.
Dikutip dari laman resmi Pemkab Aceh Barat, Rabu, 25 Agustus 2025, Bupati Al-Farlaky menegaskan, jika hingga 2 September 2025 kompensasi tidak juga dibayarkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur akan mengambil kembali aset tersebut secara sepihak.
“Pemerintah Kota Langsa sudah kami beri waktu yang cukup. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan, 2 September 2025, kompensasi tidak dibayar, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan mengambil kembali aset atau BMD yang menjadi hak daerah kami,” tegas Al-Farlaky.
Surat bernomor 900/5402 tertanggal 25 Agustus 2025 itu juga ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRA, DPRK Langsa, DPRK Aceh Timur, hingga Deputi KPK. Bupati menyebut Pemko Langsa telah berulang kali diingatkan terkait kewajiban pembayaran, namun hingga kini belum ada realisasi.
Bahkan, surat sebelumnya dengan Nomor 900/3624/2025 tertanggal 20 Juni 2025 juga tidak mendapat tanggapan.
Menurut Al-Farlaky, sikap tegas ini diambil karena aset yang menjadi hak Kabupaten Aceh Timur harus dikembalikan atau diganti sesuai perjanjian yang ditandatangani pada 4 Juli 2022 di Banda Aceh dengan sepengetahuan Gubernur Aceh.
Ia menegaskan, Pemkab Aceh Timur tidak akan berdiam diri terhadap perjanjian yang jelas-jelas diabaikan.
“Ini bukan lagi sekadar peringatan, melainkan penegasan. Kami tidak akan ragu mengambil langkah sepihak apabila Pemerintah Kota Langsa tetap mengabaikan kewajibannya,” pungkas Bupati Al-Farlaky.***
Editor: DahlanReporter: Syaiful AB
