ABDYA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Barat Daya (Abdya) melontarkan kritik keras terhadap Bulog Cabang Blangpidie yang diduga mengabaikan pengusaha kilang padi lokal dalam proses pengadaan beras.
Kebijakan ini dinilai tidak hanya mencederai pelaku usaha daerah, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas penyerapan gabah petani di wilayah setempat.
Wilayah kerja Bulog Blangpidie mencakup Abdya, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, hingga Aceh Singkil.
Namun dalam praktik terbaru, pengadaan beras justru diduga lebih banyak melibatkan pengusaha dari luar daerah, khususnya dari Nagan Raya dan Aceh Barat.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan pelaku usaha lokal. Salah satunya disampaikan pengusaha kilang padi Abdya, Man Laris, yang menilai Bulog telah mengubah pola komunikasi secara sepihak.
“Dulu kami selalu dilibatkan dalam musyawarah sebelum pengadaan. Sekarang tidak ada lagi. Kami seperti ditinggalkan,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Lebih jauh, ia mempertanyakan asal-usul beras yang kini tersimpan di gudang Bulog. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, tidak ada penyerapan dari kilang padi lokal.
Sejumlah pengusaha menduga beras tersebut berasal dari luar daerah, meski bahan bakunya justru berasal dari Abdya sendiri.
“Gabah dari petani Abdya dibeli pengusaha luar, lalu diolah dan dijual kembali ke Bulog di sini. Jadi yang menikmati keuntungan justru pihak luar,” ungkapnya.
Situasi ini berdampak langsung pada operasional kilang padi lokal. Stok beras yang menumpuk memaksa pengusaha mengurangi pembelian gabah dari petani.
“Kami tidak mungkin terus menampung. Gudang sudah penuh. Kalau ini dibiarkan, petani yang akan kesulitan menjual hasil panennya,” tegas Man Laris.
Ketua Kadin Abdya, Hasrul Hasan, turut angkat bicara. Ia menilai langkah Bulog tersebut tidak mencerminkan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
Menurutnya, pengusaha daerah seharusnya menjadi prioritas utama selama ketersediaan beras masih mencukupi.
“Ini bukan sekadar soal bisnis, tapi soal keadilan ekonomi. Kalau kilang lokal masih punya stok, kenapa harus ambil dari luar?” kata Hasrul, Rabu (15/4/2026).
Ia menegaskan, pelibatan pengusaha luar seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan justru pilihan utama.
Dengan cakupan wilayah kerja yang luas di Barat Selatan Aceh, kebutuhan beras dinilai masih bisa dipenuhi dari dalam daerah sendiri.
Hasrul juga mengingatkan bahwa pengabaian terhadap pelaku usaha lokal dapat memicu efek domino terhadap perekonomian daerah.
Penumpukan stok di kilang padi dan tersendatnya penyerapan gabah berpotensi menekan harga di tingkat petani.
“Kalau harga jatuh, yang terpukul pertama adalah petani. Ini bisa memperburuk kondisi ekonomi masyarakat desa yang bergantung pada sektor pertanian,” ujarnya.
Kadin Abdya pun mendesak Bulog Cabang Blangpidie untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan tersebut. Transparansi dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik dan pelaku usaha.
Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan beras dinilai mendesak dilakukan. Kadin meminta agar pengusaha lokal kembali dilibatkan secara aktif dalam rantai distribusi pangan daerah.
“Perbaiki sistemnya. Libatkan kembali pelaku usaha lokal. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem pangan di Abdya,” pungkas Hasrul.
Editor: RedaksiReporter: Abdul Rani
