Banda Aceh — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), H. Alven Stony, S.I.P., menyebut perkembangan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh cukup signifikan dibandingkan sejumlah daerah lain di Sumatera.
Hal itu disampaikan Alven saat menghadiri pertemuan dengan pengurus GAPEMBI Aceh di Moorden Coffee, Banda Aceh, Jumat (25/9/2026).
Menurut Alven, sejak awal pelaksanaan program MBG, Aceh menunjukkan respons yang tinggi dari masyarakat maupun kalangan pengusaha.
“Aceh dari awal itu sangat masif. Masifnya hampir sama seperti di Jawa dibandingkan dengan Sumatera yang lain,” kata Alven.
Ia menjelaskan, di sejumlah daerah di Sumatera masih terdapat banyak wilayah yang belum memiliki dapur MBG. Sementara di Aceh, jumlah dapur yang telah berdiri dan beroperasi dinilai sudah cukup signifikan.
Alven juga menekankan pentingnya setiap dapur MBG memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis), termasuk persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kalau misalkan tidak ada SLHS maka disuspensi, itu wajar, karena dari awal di juknis memang seperti itu,” ujarnya.
Ia menyebut sekitar 95 persen dapur MBG secara nasional telah memiliki SLHS yang diterbitkan oleh dinas kesehatan masing-masing daerah.
Menurutnya, SLHS bukan sekadar persyaratan administratif saat dapur akan dibuka, tetapi berkaitan dengan proses produksi dan operasional dapur.
“Kalau belum buka dapur juga belum bisa dapat SLHS, karena harus dilihat proses produksinya,” katanya.
Dalam kunjungannya ke Aceh, Alven juga mengapresiasi sejumlah dapur MBG yang berani menggunakan bahan pangan laut seperti ikan dan udang sebagai menu makanan bergizi.
Menurutnya, penggunaan seafood masih relatif jarang dilakukan oleh dapur MBG di sejumlah daerah karena adanya kekhawatiran terkait keamanan pangan.
“Di Jawa itu tidak banyak dapur yang berani menggunakan seafood karena takut dengan keracunan. Ini luar biasa. Kalau ada yang seperti ini boleh ditularkan ke yang lain,” ujarnya.
Ia menegaskan, penggunaan ikan dan udang dapat dilakukan selama proses pengolahan, penyimpanan hingga penyajian memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan.
Alven juga mengatakan GAPEMBI terus mengingatkan anggotanya agar memperhatikan kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan guna mencegah terjadinya masalah keamanan pangan.
“Alhamdulillah GAPEMBI selalu aware dengan apa yang terjadi di anggota kami. Supaya tidak terjadi keracunan, kami buat surat edaran dan sosialisasi ke anggota untuk sangat hati-hati,” katanya.
Menurutnya, persoalan keamanan pangan tidak selalu disebabkan oleh pengusaha, tetapi juga dapat terjadi akibat kelalaian dalam penanganan bahan baku maupun proses produksi di lapangan.
Karena itu, GAPEMBI berupaya menjadi penghubung untuk menyampaikan informasi, imbauan dan ketentuan kepada para pengusaha dapur MBG di daerah.
Sementara itu, Ketua GAPEMBI Aceh, Muhammad Mada, mendorong Pemerintah Aceh membangun dan memperkuat sentra produksi bahan baku untuk mendukung keberlangsungan program MBG.
Ia menyebut kebutuhan sayuran, ayam, telur, daging dan ikan perlu didukung oleh produksi lokal sehingga rantai pasok MBG tidak terlalu bergantung pada daerah lain.
“Kami mengharapkan Pemerintah Aceh membuat sentra-sentra produksi. Misalnya sentra sayur, sentra produksi ayam, telur, daging dan ikan. Supaya harga tidak fluktuatif, tetapi stabil,” kata Mada.
Menurutnya, jika kebutuhan bahan baku masih banyak didatangkan dari Sumatera Utara, sebagian besar uang yang berputar melalui program MBG akan kembali keluar dari Aceh.
Mada memperkirakan perputaran dana program MBG di Aceh dapat mencapai sekitar Rp7 triliun hingga Rp8 triliun per tahun.
“Jadi supaya uang itu berputar di Aceh. Karena harapan dari Presiden, program ini bukan cuma memberi makan bergizi gratis, tapi dampaknya juga perputaran uang dan menghidupkan ekonomi,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan dapur MBG di wilayah pelosok juga dapat membuka aktivitas ekonomi baru, karena kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja menciptakan permintaan ekonomi hingga ke tingkat desa.
“Kalau ada dapur, masuk uang. Jadi ekonomi masyarakat ikut bergerak,” katanya.
Mada juga meluruskan anggapan mengenai insentif sekitar Rp6 juta per hari yang diterima pengelola dapur MBG.
Menurutnya, angka tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai keuntungan bersih pengusaha karena pengelola dapur terlebih dahulu mengeluarkan modal investasi yang cukup besar.
“Uang Rp6 juta itu bukan keuntungan. Itu cicilan pengembalian investasi oleh BGN kepada pihak pemilik dapur,” ujarnya.
Ia mengatakan investasi pembangunan dapur MBG di Aceh dapat mencapai sekitar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar, tergantung spesifikasi dan kebutuhan masing-masing dapur.
Modal tersebut, kata dia, dapat berasal dari dana pribadi maupun pinjaman perbankan dan sumber pembiayaan lainnya.
“Jadi jangan dipikir sebulan dapat Rp120 juta itu berarti keuntungan. Belum tentu. Paling cepat itu untung di atas dua tahun,” katanya.
Mada berharap masyarakat memahami bahwa pengusaha yang terlibat dalam program MBG juga mengeluarkan modal dan menanggung risiko dalam mendukung program pemerintah.
“Pengusaha posisinya membantu dan mendukung program pemerintah. Jangan hari ini pengusaha jadi seolah-olah tersangka, terdakwa atau tersandera dalam kondisi seperti ini. Padahal ini bentuk investasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, program MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM dan memperkuat sektor pangan lokal di Aceh.(*)
Editor: Dahlan
