Home / Parlementarial / Politik

Kamis, 1 Mei 2025 - 09:49 WIB

DPR Aceh Siap Kawal Ketat Hak Pekerja, Rijaluddin: Tak Ada Tempat bagi Perusahaan Nakal

Redaksi

Ketua Komisi V DPR Aceh, Rijaluddin saat Merespon sejumlah tuntutan buruh di Aceh. Foto: Dok. Riska Zulfira/masakini.co

Ketua Komisi V DPR Aceh, Rijaluddin saat Merespon sejumlah tuntutan buruh di Aceh. Foto: Dok. Riska Zulfira/masakini.co

Banda Aceh – Ketua Komisi V DPR Aceh, Rijaluddin, menegaskan komitmennya untuk mengawasi secara ketat setiap perusahaan yang diduga melanggar hak-hak pekerja di Aceh. Pernyataan ini ia sampaikan menyusul suara lantang para buruh yang menggelar aksi pada peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday, Kamis (1/5/2025).

“Sesuai dengan tugas dan fungsi kami, DPR Aceh akan memastikan bahwa pemerintah benar-benar menjalankan kebijakan ketenagakerjaan dengan berpihak pada buruh,” ujar Rijaluddin kepada media.

Menurutnya, laporan-laporan terkait pelanggaran hak pekerja akan ditindaklanjuti secara serius. DPR Aceh, kata dia, siap turun langsung ke lapangan untuk melakukan investigasi apabila ada pengaduan dari para pekerja.

Baca Juga :  Ketua KPA Gayo Alas Dukung Dr. Husnan Harun Pimpin Bappeda Aceh

“Kami terbuka menerima laporan, termasuk soal penahanan ijazah oleh perusahaan. Praktik seperti itu jelas tidak sesuai aturan, kecuali ada perjanjian tertulis yang sah dan itu pun masih harus dikaji,” tegasnya.

Salah satu isu yang tak luput dari perhatian Komisi V adalah upaya pembentukan serikat pekerja yang sering mendapat tekanan dari pihak perusahaan. Rijaluddin menilai praktik semacam itu tidak bisa dibiarkan.

Baca Juga :  Wali Nanggroe Tolak Penambahan Batalyon Bertentangan dengan Perjanjian Damai RI-GAM

“Keluhan ini sudah sering kami dengar. Kami akan telusuri lebih dalam, dan jika terbukti, harus ada sanksi tegas. Buruh punya hak untuk berserikat,” katanya.

Meski demikian, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan investasi. Menurut Rijaluddin, Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh sudah tergolong layak jika dibandingkan dengan provinsi lain. Namun, pengawasan tetap perlu agar perusahaan tidak membayar di bawah standar.

Baca Juga :  Laskar Panglima Nanggroe Harap Husnan Harun Pimpin Bappeda Aceh: Dorong Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan

Tak hanya soal upah dan perlindungan hak, ia juga menyoroti persoalan pengangguran yang masih menjadi tantangan besar di Aceh. Menurutnya, solusi jangka panjang ada pada penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan tenaga kerja lokal.

“Mulai tahun depan, kami akan pastikan ada alokasi anggaran khusus untuk pelatihan calon tenaga kerja. Ini penting agar anak-anak Aceh memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja,” tutupnya.

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Peristiwa

Bikin Gaduh, KNPI Aceh Desak Presiden Pecat Tito dan Safrizal

Politik

Kemhan RI dan Panglima TNI Temui Kadet Palestina di Unhan RI

Aceh Barat

Usai Libur Lebaran, Bupati Aceh Barat Sidak ke Dinas dan Kecamatan: Kehadiran ASN Hampir 100 Persen

Politik

RDPU RPJMD Aceh Selatan Memanas, Hadi Surya Kritik Target dan Strategi Pembangunan

Politik

Menhan Sjafrie Hadiri Pelantikan Menteri Baru Kabinet Merah Putih

Politik

Satgas PKH Bobol Rekor, 3,3 Juta Hektar Lahan Direbut!

Parlementarial

Hadi Surya Janji Perjuangkan Aspirasi Warga di Forum Pokir DPRA

Parlementarial

Daniel Abdul Wahab Serahkan Bantuan Ambal Sajadah untuk Masjid Kemukiman Lamjabat