Banda Aceh – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh kembali memperkuat kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa dalam pemanfaatan data kependudukan guna mendukung peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di RSUD Meuraxa, Senin (15/12/2025). PKS ini ditandatangani langsung oleh Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh, Heru Triwijanarko, dan Direktur RSUD Meuraxa, dr. Taufik Wahyudi Mahady, serta disaksikan oleh pejabat struktural dari kedua instansi.
Heru Triwijanarko menjelaskan, kerja sama ini bertujuan untuk mengefektifkan peran masing-masing pihak, khususnya dalam verifikasi dan validasi data calon pasien maupun pasien di lingkungan RSUD Meuraxa.
“Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, serta Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) diharapkan dapat meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Heru.
Dalam perjanjian tersebut, Disdukcapil Kota Banda Aceh berkewajiban memberikan hak akses terbatas terhadap data kependudukan kepada RSUD Meuraxa. Data yang dapat diakses meliputi sembilan unsur, yakni Nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis pekerjaan, alamat terkini, serta golongan darah. Akses data dilakukan melalui portal web sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, RSUD Meuraxa sebagai pihak kedua akan memberikan data balikan kepada Disdukcapil berupa nomor rekam medis, golongan darah, nomor surat keterangan kelahiran, serta nomor surat keterangan kematian, guna mendukung pemutakhiran data kependudukan.
Melalui kerja sama ini, Heru berharap terwujud integrasi data kependudukan dan pelayanan kesehatan yang lebih akurat, aman, dan berkelanjutan.
“Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat administrasi pasien, serta mendukung kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis data kependudukan yang valid dan terpercaya,” pungkasnya.
Editor: Dahlan
