Abdya – Keberadaan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dipertanyakan. Sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergulir, Satgas yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan program nasional tersebut dinilai nyaris tidak berfungsi alias mandul.
Minimnya peran Satgas berdampak langsung pada lemahnya pengawasan dapur MBG di lapangan. Sejumlah dapur yang menjadi pusat produksi makanan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan diduga beroperasi tanpa kontrol memadai dari pihak yang berwenang.
Hasil pantauan menunjukkan dapur MBG berjalan tanpa standar pengawasan yang jelas. Aspek krusial seperti kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan luput dari pengawasan rutin.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat.
Ironisnya, Satgas MBG dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 561 Tahun 2025 tentang penetapan kembali Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Barat Daya.
Dalam keputusan tersebut, Satgas diberi mandat strategis untuk memastikan program berjalan sesuai pedoman. Namun di lapangan, peran tersebut nyaris tak terlihat.
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, Suhaimi, menegaskan bahwa sejak dapur MBG beroperasi, tidak pernah terlihat adanya kunjungan rutin maupun inspeksi dari Satgas.
“Kami melihat dapur MBG berjalan sendiri. Tidak ada petugas yang datang secara rutin untuk mengecek atau memastikan makanan yang dibagikan benar-benar layak dan sesuai standar,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Shemy itu menilai kondisi tersebut sangat berbahaya. Menurutnya, program MBG menyangkut langsung kesehatan masyarakat, sehingga pengawasan tidak boleh bersifat simbolis atau administratif semata.
Dalam SK Bupati tersebut, kata Shemy, Satgas MBG memiliki tugas menyusun rencana aksi daerah Program Makan Bergizi Gratis, melakukan koordinasi lintas perangkat daerah, menjamin ketersediaan dan distribusi makanan, serta melakukan pengawasan di sekolah dan masyarakat.
“Selain itu, Satgas juga wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Bupati dan diteruskan ke Pemerintah Pusat. Tapi faktanya, tugas-tugas itu tidak terlihat dijalankan,” tegasnya.
Shemy juga menyoroti aspek anggaran. Dalam keputusan yang sama disebutkan bahwa seluruh biaya operasional Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025, sepanjang tersedia dan dianggarkan.
“Kalau anggaran ada, lalu kenapa Satgas tidak bekerja secara rutin? Ini yang patut dipertanyakan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan merupakan kunci utama keberhasilan program bantuan pemerintah. Tanpa pengawasan yang ketat, dapur MBG berpotensi menyimpang dari standar dan justru menimbulkan persoalan baru.
“Pengawasan itu bukan seremonial. Harus ada jadwal turun lapangan, laporan terbuka, dan evaluasi berkala. Kalau Satgas tidak bergerak, siapa yang menjamin kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat?” ujarnya.
Keluhan juga datang dari pihak pengelola dapur MBG. Beberapa pengelola mengaku bekerja tanpa pendampingan yang jelas. Mereka hanya menerima petunjuk awal, tanpa pembinaan lanjutan maupun evaluasi.
“Kami jalan sebatas kemampuan. Tidak pernah ada koreksi atau evaluasi dari Satgas,” ujar salah satu pengelola dapur yang enggan disebutkan namanya.
Program MBG sendiri melibatkan anggaran yang tidak sedikit, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga biaya operasional dapur. Tanpa kontrol yang ketat, publik sulit memastikan apakah anggaran tersebut digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Masyarakat pun mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas MBG.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan Satgas benar-benar menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan.
Jika diperlukan, restrukturisasi Satgas atau penunjukan personel yang lebih kompeten dinilai sebagai langkah mendesak.
“Programnya bagus dan menyentuh rakyat, tapi jangan sampai rusak karena kelalaian pengawasan. Pemerintah harus tegas. Kalau Satgas tidak bekerja, harus dibenahi atau diganti,” tegas Shemy.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satgas MBG Kabupaten Aceh Barat Daya belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan lemahnya pengawasan. Upaya konfirmasi kepada instansi terkait masih terus dilakukan.
Publik berharap Satgas MBG tidak hanya menjadi simbol administratif di atas kertas, tetapi benar-benar hadir di lapangan untuk memastikan dapur MBG berjalan sesuai standar.
Editor: RedaksiReporter: Abdul Rani
